Pegawai KPK Jadi ASN bukan Berarti Mudah Disuap

TUDINGAN mantan Komisioner Komisi Pem­be­rantasan Korupsi (KPK) Mochamad Jasin bahwa status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) mudah tergoda suap dinilai mengada-ada. Tudingan itu bisa diartikan bahwa semua ASN mudah disuap.

Ketua Komisi ASN Sofian Effendi menampik tudingan itu. “Tidak benar, Jasin dulu kan ASN juga. Dia asal ngomong itu. Kalau dia berpikir begitu, berarti dia menuding dirinya sendiri,” cetus Sofian saat dihubungi, kemarin.

Sofian mengatakan korupsi jelas melanggar kode etik dari pegawai ASN dan pengawas­an juga tergantung organisasinya. “Kalau organisasinya tidak mengawasi dan tidak mengenakan sanksi, ya itu yang salah bukan pegawai ASN-nya. Yang salah itu pimpinan da­­ri organisasi itu,” ujarnya.

Sofian mengingatkan pegawai-pegawai ke­sekretariatan yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi di institusi-institusi negara sudah jamak berstatus. Oleh karena itu, ia mempertanyakan bila ada yang menolak perubahan status pegawai KPK menjadi ASN.

“Jika pegawai-pegawai yang baru tidak mau PNS, terus bagaimana Kementerian Keuangan menggaji mereka? Karena tidak ada alokasi anggaran untuk pegawai honorer,”  tukas Sofian.

Di sisi lain, Sofian juga meminta agar pegawai KPK yang diangkat menjadi ASN harus ikut tes terlebih dahulu. “Itu kan ada persya­ratannya. Kalau dia memang mau menjadi ASN harus ujian masuk PNS (pegawai negeri sipil) dan juga ada ujian untuk masuk sebagai pegawai KPK, tidak semena-mena langsung masuk begitu aja,” paparnya.

Sebelumnya, mantan Komisioner KPK Mochamad Jasin mengkhawatirkan berubahnya status pegawai di KPK menjadi ASN akan membuat mereka rawan tergoda suap. Apalagi saat ini dengan telah disahkannya Undang-Undang  KPK yang baru, lembaga antirasuah itu memiliki kewenangan menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3).

“KPK itu kan penegak hukum. Jika gaji karyawannya itu tidak mencukupi, sebagaimana grading yang ada dalam ASN, itu kita rawan akan go­daan. Apalagi sekarang ada SP3 dan sebagai­nya,” kata Jasin.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif juga sempat menyinggung potensi terganggunya independensi terkait berubahnya status kepegawaian KPK menjadi ASN. Menurut dia, jika nantinya memang tidak bisa terelakkan bahwa kepegawaian KPK harus dikonversi ke dalam ASN, KPK harus tetap mengontrol proses rekrutmen, promosi, dan mutasi. (Faw/Ant/P-2)