Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, selaku Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyebut pemerintah telah sukses mengubah wajah perbatasan Indonesia. Presiden Joko Widodo, kata Tjahjo, berkomitmen untuk mengubah wajah perbatasan
Hal itu disampaikan Tjahjo saat perayaan hari jadi BNPP ke-9 di Yayasan Bahrul Ulum, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (17/9).
BNPP merayakan hari jadi yang ke-9 bersama anak yatim Yayasan Bahrul Ulum.
Tjahjo menjelaskan, Presiden Jokowi memberi perhatian khusus kepada daerah perbatasan saat baru dilantik 2014. Saat itu Jokowi menginginkan agar kabinetnya sudah melakukan pembangunan perbatasan dua tahun awal kepemimpinannya.
“Selama 2 tahun target Pak Jokowi dengan Nawacita-nya sudah selesai membangun perbatasan dengan segala fasilitasnya, termasuk pasar-pasar yang dibangun, asrama-asrama, puskesmas pembantu, sekolah kemudian roaming dari HP juga sudah semua telekomunikasi semua tersambung dengan baik,” terang Tjahjo.
Dalam pengelolaan perbatasan, kata Tjahjo, pemerintah tidak hanya fokus mengenai batas wilayah tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.
Sebab, bukan hanya PBLN yang dibangun, melainkan puskesmas pembantu, rumah sakit rujukan, sekolah SD, SMP, SMA atau madrasah. Polsek, Koramil serta pasar-pasar tradisional juga telah terpenuhi di daerah perbatasan tersebut.
“Jadi minimal yang namanya perbatasan ya bukan hanya patung-patung atau tiang-tiang atau bangunan tapi masyarakatnya juga harus ikut menikmati,” jelasnya.
Baca juga: Mendagri Hadiri Syukuran HUT BNPP di Tangsel
Dalam peringatan yang ke-9 ini, BNPP memberikan bantuan pendidikan kepada Yayasan Bahrul Ulum. Selain itu, BNPP juga memberikan santunan kepada 5 anak yatim pada kegiatan ini.
Hadir dalam kegiatan ini Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Dalam sambutannya, dia mengapresiasi kinerja dari BNPP. Menurutnya, tugas menyejahterakan masyarakat masih akan terus berlangsung berbarengan dengan kegiatan menjaga perbatasan.
"Sementara kami yang di Tangerang Selatan, wilayah yang berbatasan dengan Ibu Kota negara, bagaimana terus meningkatkan pelayanan publik sehingga ekonomi daerah hadir dalam rangka peningkatan daerah untuk memperpendek jalur birokrasi dan tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan rakyat sendiri," kata Airin. (A-4)
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Satelit Republik Indonesia (Satria-1) yang akan diluncurkan pada 19 Juni 2023) waktu Indonesia, di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat (AS).
Dampak pandemi Covid-19 selama 3 tahun menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyatakan akan segera meresmikan lima Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah perbatasan Indonesia.
Zudan menerangkan, sumbangsih buah pemikiran tersebut saat ini telah disahkan pada 2008 lalu, dan menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
Kemendagri dan BNPP meraih opini WTP atas Laporan Keuangan oleh BPK RI sebanyak delapan kali berturut-turut sejak 2014
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menandatangani Nota Kesepahaman.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved