Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PDI-P merupakan partai politik yang caleg terpilihnya paling banyak belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPU. Hal itu diketahui saat Ketua KPU Arief Budiman membacakan hasil laporan LHKPN per parpol yang lolos ambang batas parlemen.
"PDI Perjuangan dari 128 caleg yang sudah menyerahkan 71. Yang belum menyerahkan ada 57. Presentase laporan 55%," ujar Arief di rapat pleno penetapan calon terpilih, di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (31/8).
Baca juga: 90 Caleg Terpilih belum Laporkan LHKPN
Partai lain yang calegnya tidak tertib menyerahkan LHKPN adalah Gerindra. Dari 78 caleg, baru 63 yang menyerahkan LHKPN atau persentase 81%. Disusul Demokrat yang baru 46 calegnya dari 54 orang yang menyerahkan atau persentase 85%.
Sementara, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) seluruhnya sudah menyerahkan LHKPN. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari 50 caleg, yang sudah menyerahkan LHKPN ada 48 (96%), NasDem dari 59 caleg, yang menyerahkan 55 (93%). Sementara, Partai Kebangkitan Bangsa dari 58 caleg, baru 54 yang menyerahkan atau (93%).
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat ditemui di KPU menuturkan pihaknya ada miskomunikasi karena sebagian caleg baru melaporkan ke KPK.
"Jadi memang ada sedikit miskomunikasi karena melaporkan itu sudah dilakukan di KPK, hanya ke KPU-nya lah yang belom dilakukan. Yang belum lapor ke KPK, ami akan memberikan teguran karena ini merupakan tanggung jawab bagi anggota legislatif terpilih," tandasnya. (OL-8)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved