Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mulai melakukan pendalaman dan penelahaan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020 beserta Nota Keuangannya yang sebelumnya dibacakan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus lalu. Rapat Kerja Banggar DPR RI dan Pemerintah dipimpin Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir.
Turut hadir mewakili Pemerintah, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti. Raker ini dimulai dengan pengesahan rencana jadwal pembahasan antara Panja Pemerintah dengan DPR RI untuk pendalaman RAPBN 2020 ini.
“Pertama kita mengesahkan rancangan jadwal acara RAPBN 2020 sebagaimana kita lihat, dan rancangan itu bersifat fleksibel sesuai perkembangan pembahasan. Hasil ini sudah dibahas di rapat internal Banggar,” ujar Kahar di Ruang Rapat Banggar, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019). Usulan ini pun dijawab setuju oleh perwakilan Pemerintah.
Setelah pengesahan rancangan jadwal acara, rapat dilanjutkan dengan pembahasan pokok-pokok RAPBN 2020, Anggota Banggar DPR RI lebih banyak mendengar penjelasan dari Menkeu Sri Mulyani. “Setelah pengesahan rancangan jadwal acara, maka acara selanjutnya mendengarkan pemaparan Pemerintah terkait pokok-pokok RAPBN 2020,” sambung Kahar.
Pendalaman RAPBN 2020 ini dimulai dengan isu pemindahan ibu kota negara. Dalam rapat ini Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa hal itu akan dimasukkan dalam postur anggaran di RAPBN 2020. Namun belum dimasukkan secara keseluruhan yang membutuhkan biaya Rp 466 triliun.
Bambang menyampaikan struktur pembiayaan pemindahan ibu kota berasal dari APBN sebanyak 20 persen. Ia menjelaskan, Pemerintah menargetkan sejumlah infrastruktur dasar sudah mulai dibangun di ibu kota baru pada tahun depan. “Ya baru tahap awal, kan targetnya memang tahun depan. Infrastruktur dasar mulai tahun depan,” ucap Bambang.
Pembahasan awal ini mengawali agenda rapat Banggar DPR RI dengan Pemerintah dalam beberapa waktu ke depan. Diharapkan dalam pembahasan ini terjalin sinergi yang baik antara Banggar dengan wakil pemeritah yang ditunjuk dalam pembahasan RAPBN ini. (RO/OL-10)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved