DPR-RI Segera Temui Presiden Bahas Situasi di Papua

KETUA DPR-RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat DPR-RI akan segera menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas situasi dan kondisi terkini di Papua. 

Sebelumnya, Tim Pemantau Otonomi Khusus yang terdiri dari anggota DPR-RI yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Papua dan Papua Barat tersebut telah selesai melakukan kunjungan ke Surabaya Jawa Timur untuk mengetahui langsung penyebab awal terjadinya pemicu kerusuhan di Papua.

"Sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat Papua dan Papua Barat, mereka juga ingin berbagi pemahaman, sudut pandang, dan pemikiran dengan Presiden Joko Widodo untuk membuat Papua kembali stabil," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/8).

Dalam keterangannya, Bamsoet juga menyinggung ajaran Gus Dur tentang perdamaian yang hanya bisa diwujudkan melalui adanya keadilan. Gus Dur mengajarkan tanpa adanya keadilan maka perdamaian adalah hanya sebuah ilusi. 

Untuk itu ia meminta Presiden Jokowi untuk bisa menegakkan keadilan sebaik-baiknya dalam mengatasi permasalahan di Papua.

"Jangan biarkan peristiwa yang terjadi di Surabaya dan Malang menjadi pemantik yang membuat perdamaian di Papua dan Papua Barat menjadi terganggu," ungkapnya.

Bamsoet melanjutkan, selama ini Presiden Jokowi telah menunjukkan perhatiannya untuk warga Papua. Berbagai upaya melalui kebijakan-kebijakan strategis dikeluarkan untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi di Papua dan Papua Barat. 

Seperti pada akhir 2018 lalu, pemerintah Jokowi telah membuka keterisolasian antardaerah di Papua dengan membuka jalan sepanjang 3.103 km dari target 3.259 di Papua dan 1.0171 km yang sudah selsai di Papua Barat.

"Pembangunan dan rehabilitasi di 15 pelabuhan untuk mendukung distribusi barang dan kegiatan ekonomi, serta pembangunan bandara baru seperti di Werur dan Koroway Batu. Rasio elektrifikasi PLN juga sudah tembus 72,04% dari sebelumnya hanya 30,48% di 2013," papar Bamsoet.

Baca juga: Moeldoko Sebut Pembatasan Internet di Papua demi Keamanan

DPR RI, menurut Bamsoet, juga sudah melakukan berbagai diplomasi parlemen agar negara-negara dunia tidak salah persepsi dalam melihat Papua dan Papua Barat. 

Di antaranya adalah Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) pada 23-24 Juli 2018 yang dihadiri 14 negara kawasan Pasifik. Serta, Pacific Exposition pada 11-14 Juli 2019 di Auckland, Selandia Baru, yang diadakan Kedutaan Besar Republk Indonesia untuk Selandia Baru.

"Anggota DPR RI juga aktif membangun dialog dengan para tokoh politik luar negeri untuk meluruskan persepsi berbeda mereka tentang Papua dan Papua Barat. Kita sampaikan berbagai capaian pembangunan yang membuat Papua dan Papua Barat masa kini berbeda jauh dengan kondisi di masa lalu," tutur Bamsoet.

Bamsoet melanjutkan, dari hasil kajian yang dilakukan oleh Tim DPR RI Pemantau Otsus Papua dan Papua Barat, dana otsus perlu ada penguatan manajemen dana otsus yag tiap tahun junmlahnya selalu meningkat. Dengan begitu kemajuan Papua diharapkan bisa terasa oleh seluruh masyrakat yang tinggal di Papua maupun Papua Barat.

"Sebagaimana amanah UU No.21 Tahun 2001, dana otsus harus difokuskan kepada empat sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pemenuhan infrastruktur dasar," ucap Bamsoet. (A-4)