Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua KPK Laode M Syarif berterima kasih atas laporan Ombudsman terkait dugaan pelanggaran prosedur pengawalan tahanan Idrus Marham pada 21 Juni 2019. KPK pun mengakui bahwa laporan tersebut memang benar adanya.
"Setelah kami lakukan penyelidikan, ternyata informasi dari Ombudsman itu betul adanya bahwa ternyata pengawal Idrus Marham melakukan pelanggaran SOP," tutur Syarif di Gedung KPK Jakarta, Selasa (16/7).
Selain itu KPK juga membenarkan bahwa petugas pengawal tersebut menerima uang dari pihak Idrus Marham sebesar Rp300 ribu sebagaimana dalam rekaman CCTV Rumah sakit MMC.
Baca juga: Kemenkumham Sebut Pemindahan Novanto Wewenang Kanwil Jabar
Syarif menjelaskan petugas tersebut secara jelas melakukan pelanggaran dan terdapat unsur pidana. Pihak KPK menurutnya tidak lagi memerlukan sidang etik dan langsung memutuskan untuk pemecatan.
KPK juga sedang mempertimbangkan apakah akan mengambil langkah hukum lanjutan terkait hal tersebut. Yang menjadi pertimbangan ialah apakah hukuman pemecatan tersebut sudah setimpal atau tidak atas perbuatan tersebut.
"Kita lagi bicarakan, akan tetapi jumlahnya itu Rp300 ribu begitu loh. Apakah penghukuman dengan memecat itu belum cukup kita lagi lihat dan itu sebenarnya kita yang sedang kita bicarakan di tingkat pimpinan," terang Syarif.
Syarif mengungkapkan petugas pengawal tahanan tersebut status kepegawaiannya memang masih pegawai tidak tetap dengan gaji sekitar Rp5 jutaan per bulan.
Seperti diketahui, KPK sudah memecat salah seorang petugas bernama Marwan karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin saat mengawal Idrus berobat ke RS MMC. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal KPK atas temuan Ombudsman tersebut. (Dro/A-5)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved