Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan pentingnya reformasi birokrasi di Indonesia. Bahkan, kalau tidak bermanfaat dan bermasalah, lebih baik bubarkan saja.
Hal itu terungkap dari akun Twitter Presiden Jokowi, @jokowi, yang diunggah Senin (15/7).
Adapun lembaga yang tidak efisien dan efektif, menurut Presiden, akan dipangkas.
Baca juga: Presiden Sudah Kirim Surat Permohonan Amnesti Baiq Nuril ke DPR
Menurut Presiden, tujuan dari reformasi birokrasi adalah agar bisa semakin lincah dalam melayani publik.
"Reformasi birokrasi itu penting agar lembaga-lembaga kita semakin sederhana dan lincah, makin sigap melayani, dan cepat memberikan izin. Lembaga yang tidak efisien, tidak efektif, kita pangkas. Bahkan, kalau tidak bermanfaat dan bermasalah, lebih baik dibubarkan saja."
Sebab, lanjut Presiden, seiring perubahan zaman, yang perlu dilakukan saat ini adalah perubahan. Termasuk, mengubah pola pikir lama.
"Jangan lagi memakai pola pikir lama yang bekerja secara linier, yang hanya berupa rutinitas, monoton. Kita harus berubah, membangun nilai-nilai baru dalam bekerja yang menuntut kecepatan beradaptasi dengan perkembangan zaman." (X-15)
Reformasi birokrasi itu penting agar lembaga-lembaga kita semakin sederhana dan lincah, makin sigap melayani, dan cepat memberikan izin. Lembaga yang tidak efisien, tidak efektif, kita pangkas. Bahkan, kalau tidak bermanfaat dan bermasalah, lebih baik dibubarkan saja. pic.twitter.com/0EO7KiY9g1
— Joko Widodo (@jokowi) July 15, 2019
Ia menggambarkan situasi tersebut sebagai kondisi ketika pasar dilanda keraguan dan ketidakpastian.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
FPIR mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang bertujuan memecah belah solidaritas antarlembaga keamanan
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Dudung juga membuka kemungkinan melakukan inspeksi mendadak (sidak) jika ditemukan program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau biasa disapa KDM mengatakan jajarannya sudah menerapkan work from home atau WFH
Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved