Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) berencana menerapkan e-Rekapitulasi sebagai hasil resmi penghitungan suara pada Pilkada 2020.
Gagasan soal e-Rekapitulasi berangkat dari evaluasi terhadap penerapan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU yang mulai diterapkan sejak 2004. Publik, jelas Komisioner KPU Viryan Aziz, selama ini mempersepsikan Situng sebagai tolak ukur hasil pemilu yang sifatnya final. Padahal Situng bukan hasil resmi dan final.
"Salah satu pertimbangan kenapa kami serius e-Rekap karena banyak pihak yang menyatakan ini Situng bermasalah. Tapi, ketika banyak orang sudah tahu akhirnya ya sudah kita ambil hikmahnya dengan jadikan Situng hasil resmi," ungkap Viryan di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta, Jumat (5/7).
Baca juga: Rancangan e-Rekapitulasi Disambut Baik Komisi II DPR
Lebih lanjut Viryan mengatakan proses e-Rekap nantinya berjalan setelah hasil perhitungan suara di TPS selesai. Kemudian, jelasnnya, langsung direkap secara elektronik dari tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota oleh petugas KPU setempat.
Saat ini, KPU masih belum memutuskan di tingkat apa penginputan data C1 tersebut dilakukan. Menurut Viryan, masih banyak proses dan tahapan untuk mewujudkan rancangan tersebut. Pihaknya akan membahas secara rinci dengan Komisi II DPR dan pemerintah terkait e-Rekap pada Senin (8/7).
"Kita masih mendalami dan mengidentifikasi sebanyak mungkin. Kalau nanti ini digunakan maka ada masa untuk sosialisasi dan edukasi serta simulasi ke publik untuk mengetahui lebih dalam. Muaranya adalah menyangkut kepercayaan publik. Maka kami akan serahkan kepada publik," pungkasnya. (OL-8)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved