Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade, menegaskan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan bertemu Presiden terpilih Joko Widodo pada Juli 2019.
"Prabowo akan bertemu dengan Jokowi, insya Allah Juli ini. Dalam pertemuan itu, kita berharap seluruh polarisasi itu bisa turun, tensi bisa turun antara pendukung," kata Andre di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/7).
Dia mengatakan kedua tokoh tersebut merupakan sosok negarawan dan harus menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa setelah kompetisi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, sudah saatnya bergandengan tangan bersatu kembali membangun bangsa.
Menurut dia, silaturahmi itu bukan diartikan sebagai politik dagang sapi namun bertujuan bergandengan tangan merajut kebersamaan sebagai anak bangsa.
"Jadi jadwal pertemuan akan diatur langsung oleh Prabowo dan Jokowi, kapan mereka bisa bertemu," ujarnya.
Baca juga: Jokowi Isyaratkan Kementerian Baru
Andre mengatakan silaturahmi kedua tokoh itu diharapkan bisa menurunkan tensi dan polarisasi pendukung.
Menurut dia, Prabowo akan berbicara bahwa masih ada ratusan pendukungnya yang masih bermasalah secara hukum dan ditahan pihak Kepolisian.
Andre menjelaskan, Prabowo didatangi istri yang suaminya ditahan, suami yang istrinya ditahan, anak yang bapaknya ditahan, meminta Prabowo untuk melepaskan keluarga mereka.
"Ini tanggung jawab yang akan dilakukan Prabowo. Jadi. Pak Prabowo akan berjuang untuk membantu semaksimal mungkin para pendukungnya yang sedang ada bermasalah itu," katanya.
Dia meminta kepada seluruh relawan dan pendukung tidak perlu berprasangka negatif karena pertemuan itu benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara, serta menyelamatkan ratusan pendukung. (OL-2)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Agung menekankan perombakan kabinet juga diharapkan membawa perbaikan di berbagai sektor, mulai dari komunikasi publik, tata kelola pemerintahan.
Djohermansyah menyoroti seringnya pergeseran jabatan, bahkan terhadap nama yang sama, yang dinilai dapat mengganggu stabilitas kerja birokrasi.
Dudung juga membuka kemungkinan melakukan inspeksi mendadak (sidak) jika ditemukan program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pelantikan Hasan tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 53P tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi.
Ia menjelaskan, hunian tersebut berlokasi di Jalan Kramat Raya, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen.
Pertemuan tersebut membahas terkait perkembangan pembangunan program hilirisasi di 13 lokasi di berbagai wilayah di Tanah Air.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved