Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan hubungan antara presiden 2019 terpilih Joko Widodo dengan mantan calon presiden 2019 Prabowo Subianto baik-baik saja.
"Baik-baik aja kok semua, Pak Prabowo juga baik-baik, Presiden juga baik-baik, enggak usah diribut-ributin lagilah itu," ujar Luhut di Gedung Menko Maritim, Jakarta Pusat, Selasa (2/7).
Lebih lanjut, Luhut mengaku optimistis keduanya akan bertemu. Momentum tersebut, tambah Luhut, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk terealisasi.
"Kalau nanti bapak-bapak berdua itu mau ketemu pasti bagus. Kalau presiden pasti mau, Pak Prabowo saya kira juga hanya soal waktu," imbuh Luhut.
Baca juga: Kabinet Baru Butuh Menteri Berusia Muda
Untuk itu, Luhut meminta semua pihak untuk tidak mengisruhkan perihal pertemuan kedua tokoh tersebut. Sebaliknya, ia berharap agar momentum baik tersebut dapat berjalan secara alamiah.
"Semua ada waktunya, enggak usah dipaksa-paksainlah orang-orang baik mau ketemu. Kita di luar enggak resek itu aja. Biarinlah berjalan sesuai irama. Ini kan momentum Indonesia bagus jangan kita rusak sendiri. Biarin aja sendiri," tukas Luhut.
Sebelumnya, presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo mengungkapkan menyerahkan kepada Prabowo Subianto terkait pertemuan keduanya.
Pertemuan diharapkan terjadi sebagai langkah rekonsiliasi setelah selesainya rangkaian Pemilihan Umum Presiden 2019.
"Tanyakan Pak Prabowo kapan ketemu Pak Jokowi," kata Jokowi saat ditemui di Kantor Pusat Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (30/6). (OL-2)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Agung menekankan perombakan kabinet juga diharapkan membawa perbaikan di berbagai sektor, mulai dari komunikasi publik, tata kelola pemerintahan.
Djohermansyah menyoroti seringnya pergeseran jabatan, bahkan terhadap nama yang sama, yang dinilai dapat mengganggu stabilitas kerja birokrasi.
Dudung juga membuka kemungkinan melakukan inspeksi mendadak (sidak) jika ditemukan program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pelantikan Hasan tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 53P tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi.
Ia menjelaskan, hunian tersebut berlokasi di Jalan Kramat Raya, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen.
Pertemuan tersebut membahas terkait perkembangan pembangunan program hilirisasi di 13 lokasi di berbagai wilayah di Tanah Air.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved