Integrasi Database Tipikor Antarlembaga Masih Lemah

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan sampai saat ini masih perlu dilakukan peningkatan sistem penanganan tindak pidana korupsi yang terintegrasi. Sejauh ini, belum ada koneksi yang baik, khususnya dalam hal data dari beberapa lembaga yang berkaitan dalam menangani tipikor.

"Hampir semua institusi penegak hukum tidak punya database penanganan tipikor yang terintegrasi," ujar Laode dalam rapat dengar pendapat KPK dengan Komisi III DPR, di gedung DPR, Jakarta, Senin (1/7).

Ia mengatakan lemahnya sistem pengadministrasian di institusi penegakan hukum menjadi salah satu penyebab fluktuatifnya indeks penegakan hukum nasional. Salah satunya pada kasus-kasus tipikor.

Dalam rapat tersebut, KPK juga mengungkapkan hingga tengah tahun 2019, pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) masih didominasi oleh anggota legislatif, yakni DPR dan DPRD. Tindak pidana korupsi yang dilakukan beragam. Suap dan korupsi pengadaan barang dan jasa menjadi yang paling banyak dilakukan.

"Komposisi pelaku sampai dengan Juni 2019, komposisi pelaku tipikor ditangani KPK di mana anggota DPR dan DPRD masih jadi pelaku tipikor terbanyak," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Baca juga: KPK Periksa Muhammad Nasir dalam Kasus Bowo

Selain anggota legislatif, pelaku tipikor berasal dari beragam kalangan. Mulai dari kepala daerah hingga pimpinan lembaga negara.

"Sementara untuk wilayah Pulau Jawa masih menjadi locus terbesar praktik tipikor," ujar Saut.

Selain Jawa, wilayah lain yang rawan dan banyak praktik korupsi antara lain Sulawesi, Bali, Malaysia Jawa, Maluku, Sumatra, Kalimantan dan kepulauan kecil.

Dijabarkan oleh Saut, selama tahun 2017 hingga Juni 2019, KPK telah menangani sebanyak 58 operasi tangkap tangan (OTT). Pada 2017 ada 20 OTT yang dilakukan KPK. Pada 2018, jumlahnya naik menjadi 30 OTT. Sementara itu, hingga Juni 2019 ada 8 OTT yang dilakukan KPK. Dari OTT tersebut KPK telah menyelamatkan uang negara sebanyak Rp1,9 triliun.

"Itu berasal dari denda, uang pengganti, rampasan, dan lain-lain," tutur Saut.

Sementara itu, anggota komisi III Nasir Djamil mengatakan DPR menampung semua laporan KPK. Namun, terlepas dari berbagai hal yang disampaikan KPK, ia mengatakan pihaknya juga harus lebih fokus menangani persoalan internal KPK yang hingga saat ini kerap jadi sorotan di masyarakat.

"Bagaimana penyelesaian masalah gejolak internal di KPK. Karena saat ini banyak isu-isu yang memberitakan seolah-olah terjadi konflik antara penyidik di kepolisian dengan penyidik internal," ujar Nasir.

Nasir berharap KPK dapat menyelesaikan berbagai gejolak internalnya. Dengan begitu, kepercayaan rakyat pada lembaga tersebut tidak akan tergerus.(OL-5)