Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PROSES persidangan sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) telah berjalan lancar, tertib, dan aman. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meng-apresiasi semua pihak, khususnya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berketetapan hati untuk menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa pemilu.
Menurut Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi, hal tersebut merupakan bentuk kesadaran konstitusional dan sikap kenegarawanan.
"Lebih dari itu, proses penyelesaian sengketa melalui hukum juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk berdemokrasi secara sehat, dewasa, dan bermartabat," ujarnya di Jakarta, kemarin.
Ia menyampaikan bahwa MUI mencermati dengan saksama proses persidangan di MK yang berjalan lancar, tertib, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, independensi, keterbukaan, dan profesional.
Untuk itu, MUI mengimbau semua pihak untuk memberikan kepercayaan kepada para hakim MK untuk memutus perkara seadil-adilnya, jujur, dan penuh tanggung jawab, baik kepada bangsa, negara, maupun kepada Allah SWT.
"MUI mengimbau semua pihak untuk bisa menerima keputusan majelis hakim dengan penuh kesadaran dan keikhlasan karena putusan mahkamah bersifat final dan mengikat," imbuhnya.
Putusan MK, imbuh Zainut, harus dimaknai sebagai putusan yang terbaik untuk mengakhiri segala sengketa yang berkaitan dengan pemilihan umum. "Keputusan hakim adalah mengikat dan menghilangkan perbedaan," ucapnya.
Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan pihaknya telah mengimbau pendukung untuk tidak menggelar aksi di MK.
Selain itu, kata Dahnil, kubu pasangan 02 juga mengimbau pendukung untuk memercayakan proses hukum di MK. Akan tetapi, jika pendukung Prabowo-Sandi tetap menggelar aksi massa, pihaknya tidak bisa menghalangi. (Ind/Ins/Faj/P-3)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional
Proses eksekusi dilakukan karena pemilik dianggap tak mampu melunasi utang yang ditimbulkan dari pembelian.
UUPPHI perlu dipahami sebagai hukum formil tentang penegakan ketentuan hukum ketenagakerjaan ketika terjadi perselisihan hubungan industrial.
Karyawan perusahaan ritel pakaian mempertanyakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan peninjauan kembali (PK) perkara gugatan sengketa merek perusahaan
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan teguran Hakim Konstitusi ke
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena mengapresiasi pembentukan Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan Polri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved