Legawa Terima Putusan MK

SEJUMLAH kalangan optimistis tidak ada kerusuh-an atau gejolak berarti setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan putusan hasil sidang perseli-sihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019, besok.

Menko Kemaritiman, Luhut B Pandjaitan, mengharapkan para pendukung kedua kubu bersikap tenang sebagaimana ditunjukkan kedua pasangan capres-cawapres selama sidang PHPU di MK.

"Saya pikir nurut saja, ya sama Pak Prabowo (untuk damai). Kan Pak Prabowo sudah menyampaikan begitu, harapannya semua tenang. Bagaimanapun negeri ini negeri kita ramai-ramai. Bukan negeri satu orang saja," kata Luhut di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Perihal rekonsiliasi Jokowi-Prabowo, lanjut Luhut, sangat mungkin terjadi. "Sangat (ingin rekonsiliasi). Dengar pidato Presiden setelah pengumuman. Insya Allah semua baik-baik dan mengajak agar kita beramai-ramai membangun negara ini."

Menurut rencana, esok Majelis Hakim MK membacakan putusan sidang PHPU Pilpres 2019. Juru bicara MK Fajar Laksono menjelaskan bahwa kesembilan  hakim MK bergiliran membacakan hasil putusan.

"Sidang dipimpin Ketua MK lalu hakim konstitusi bergiliran membacakan putusan dalam sidang pleno," ujar Fajar di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Setelah sidang putusan sengketa PHPU pilpres, MK memulai pelaksanaan tahapan sengketa Pileg 2019 mulai Senin (1/7).
Menko Polhukam Wiranto pun mengimbau masyarakat mengikuti ajakan Jokowi dan Prabowo untuk bersama-sama memelihara kedamaian. "Kami harap saat pengumuman suasana tenang dan damai. Kalau ada yang nekat demonstrasi, bahkan menimbulkan kerusuhan, saya tinggal cari dan tangkap."

Dalam penilaian Wakil Presiden Jusuf Kalla, ada perbedaan sikap dalam menunggu putusan MK ketika dirinya dulu ikut kontestasi dengan saat ini.

Menurut Kalla, di eranya dahulu gugatan tidak diawali dengan aksi massa.

"Dulu hanya ke MK tanpa gerakan massa. Kalau ini didahului gerakan massa kemudian (baru) ke MK. Tetapi saya mengapresiasi Prabowo yang menginstruksikan tidak ada aksi massa jelang putusan MK. Saya yakin besok aman. Saya pikir sudah capek semua," tutur Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

Aparat siaga
TKN Jokowi-Amin mengaku optimistis MK menolak seluruh gugatan yang disampaikan pemohon. Menurut Direktur Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan, selama persidangan pekan lalu, pemohon dalam hal ini Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tidak mampu membuktikan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Keterangan saksi dan ahli yang hadir tidak dapat membuktikan tuduhan yang dilontarkan. Bukti yang disajikan tidak memiliki korelasi dengan sengketa hasil pemilu yang diperkarakan. Bahkan kuasa hukum banyak menarik bukti surat yang sempat diserahkan ke MK. Nah, C1-nya juga ditarik. Ada 22 provinsi yang itu ditarik oleh kuasa hukum BPN 02," jelas Ade Irfan, kemarin.

Terpisah, BPN Prabowo-Sandi pun tidak kalah optimistis bakal memenangi gugatan di MK. BPN berharap MK minimal memutuskan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).

"Insya Allah tanggal 27 Juni paling sial mudah-mudahan ada PSU, walaupun Pak Prabowo dan Bang Sandi tidak langsung ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden 2019-2024," kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade.
Pemerintah menyiagakan sekitar 8.000 personel TNI-Polri di sejumlah lokasi selama berlangsungnya sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di MK.

Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Purnomo, personel keamanan fokus di seputar Gedung KPU, Gedung MK, Gedung Bawaslu, dan Gedung DPR / MPR.

"Objek vital lain juga mendapatkan pengamanan," imbuhnya. (Uta/Dro/Ths/Fer/X-3)