Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SALAH satu saksi dari tim hukum calon presiden dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengaku mendapat ancaman pembunuhan. Namun demikian, ancaman itu tidak terkait langsung ancaman pembunuhan terhadap saksi jelang pelaksanaan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) seperti yang diungkapkan ketua tim hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Bambang Widjojanto (BW).
Hal tersebut terungkap saat majelis hakim meminta keterangan saksi dari pasangan 02 bernama Agus Muhammad Maksum di sidang sengketa Pilpres 2019, kemarin.
Agus yang mengaku berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi saksi pertama yang mendapat kesempatan memaparkan kesaksian. Agus bertugas sebagai anggota tim pasangan 02 yang khusus meneliti dan memberi masukan ke KPU soal daftar pemilih tetap (DPT).
Sebelum memberi kesaksian Agus ditanya hakim MK Aswanto mengenai ancaman kepada dirinya. "Apakah dalam memberi keterangan Saudara tidak mendapat tekanan atau ancaman dari pihak mana pun?" kata Aswanto.
"Ada," kata Agus.
Awalnya majelis hakim kemudian bertanya kepada Agus untuk mengungkapkan bentuk ancamannya, tetapi ditolak. Namun, ketika hakim terus mencecar, Agus pun mengungkapkan bentuk ancaman yang dia terima.
"Ancaman pernah sampai kepada saya dan keluarga saya tentang ancaman pembunuhan," ungkapnya.
Namun, Agus enggan memberi tahu hakim siapa pihak yang mengancam diri dan keluarganya. "Karena akan menimbulkan persoalan lebih keras kepada saya," ujarnya.
Ketika majelis menanyakan ancaman itu terjadi, Agus mengatakan ancaman terjadi pada awal April yang artinya tidak terkait dengan sengketa hasil pilpres di MK. "Jadi bukan dengan saksi MK?" tanya hakim Aswanto.
"Iya, makanya berkaitan dengan DPT," jawab Agus.
Jamin keamanan saksi
Saat menanggapi permintaan BW yang yang meminta MK menyurati Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan saksi, Hakim Konstitusi Saldi Isra menegaskan MK menjamin keamanan seluruh saksi dan ahli yang dihadirkan di MK.
"Tidak perlu didramatisasilah yang seperti ini, pokoknya semua saksi yang dihadirkan itu dijamin keamanannya," ujarnya.
Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna juga menambahkan, hingga saat ini tidak pernah ada satu saksi dan ahli yang dihadirkan di MK mengalami ancaman atau merasa terancam ketika memberikan keterangan.
"Sesuai konstitusi, tidak boleh ada satu orang pun yang merasa terancam ketika menyampaikan keterangan di hadapan Mahkamah. Ketika orang bersaksi atau sebagai pihak yang berada di dalam kewenangan Mahkamah, tidak boleh ada orang yang merasa terancam," ujarnya.
Palguna meminta supaya tidak perlu ada hal yang menjadikan sidang di MK berkesan begitu menyeramkan.
Dalam menanggapi hal tersebut, BW kembali menyatakan bahwa banyak saksi mempertanyakan keamanan mereka sehingga enggan memberi keterangan di MK.
"Masalahnya perlindungan saksi tidak hanya di ruangan sidang, tapi juga di luar sidang, kami berangkat dari fakta tersebut," ujarnya.
Bambang kemudian mengatakan pihaknya sudah menjelaskan bahwa konstruksi hukum yang dipaparkan pemohon menjelaskan adanya permasalahan dengan aparat penegak hukum. Bambang juga menegaskan bahwa ancaman terhadap saksi bukan drama. (Uta/Ant/P-4)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional
Proses eksekusi dilakukan karena pemilik dianggap tak mampu melunasi utang yang ditimbulkan dari pembelian.
UUPPHI perlu dipahami sebagai hukum formil tentang penegakan ketentuan hukum ketenagakerjaan ketika terjadi perselisihan hubungan industrial.
Karyawan perusahaan ritel pakaian mempertanyakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan peninjauan kembali (PK) perkara gugatan sengketa merek perusahaan
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan teguran Hakim Konstitusi ke
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena mengapresiasi pembentukan Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan Polri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved