Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KASUBDIT II Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Rickynaldo mengatakan dosen berinisial WN 54, yang diduga melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong tentang bocornya peladen (server) Komisi Pemilihan Umum dan sudah disetel (setting) angka 57% untuk kemenangan Joko Widodo disangkakan pasal berlapis.
Bahkan, terduga pelaku yang juga dosen asal Solo itu terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun.
"Setelah dilakukan pemeriksaan, sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nanti secara teknis, yang bersangkutan akan diterapkan pasal UU ITE dengan ancaman 10 tahun. Ini pengembangan kasus hoaks KPU, dan cukup mengganggu kinerja KPU," pria yang akrab disapa Ricky, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/6).
Dia menjelaskan, tersangka dijerat dengan Pasal 14 Ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; dan/atau Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) UU No 19/2016 tentang Perubahan atas UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Kemudian WN kembali dijerat dengan Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik dan/atau Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa, dalam kasus ini KPU.
"Dengan ancaman hukuman pidana penjara setinggi-tinggginya 10 tahun dengan denda paling banyak Rp 750 juta," terangnya.
Baca juga: Polisi Izinkan Demo Hanya Sampai di Patung Kuda
Oleh karena itu, Kata Ricky, WN langsung ditahan karena disangkakan ancaman pidana di atas 5 tahun guna memudahkan proses penyidikan lebih lanjut.
Diberitakan, penangkapan terhadap tersangka WN dilakukan setelah pihak kepolisian mendapatkan laporan dari KPU. Kata Ricky, saat itu Komisioner KPU melakukan pelaporan terhadap seseorang yang belum diketahui identitasnya telah menyebarkan hoaks.
"Hoaks itu banyak tersebar di media sosial di antaranya Facebook, Twitter, dan YouTube sehingga sangat merugikan pihak KPU sebagai penyelenggara pemilu," sebutnya.
Diketahui pada 27 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Jagarahayu Nomor 45, Ciracas, Serang, Banten di tempat mantan Bupati serang berinsial MTN telah dilaksanakan rapat rutin koordinasi kemenangan relawan salah satu paslon wilayah Banten yang dihadiri oleh ketua-ketua korwil wilayah tersebut.
"Saat itu, tersangka WN diundang oleh ketua tim pemenangan relawan paslon wilayah Banten untuk memberikan paparan atau materi terkait bocornya server KPU dan di-setting angka 57% untuk salah satu pasangan calon," pungkasnya. (OL-1)
Diskominfo Jawa Barat menyiapkan dan mendorong unit saber hoaks di 27 kabupaten dan kota mulai mendeteksi dini potensi hoaks
Tipologi hoaks berubah-ubah dari tahun ke tahun. Hal tersebut terjadi karena situasi sosial, politik, dan perekonomian masyarakat yang berubah-ubah.
BEREDARNYA selebaran dan gambar yang mengatasnamakan pengobatan "Ida Dayak Official" di Banda Aceh dan sekitarnya dipastikan hoaks oleh Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli.
Tular Nalar juga menghadirkan Bioskop Keliling yang bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunikasi Indonesia.
Baru-baru ini beredar kembali pesan berantai di WAG yang menyebutkan beberapa produk MSG dan mie instan mengandung bahan tidak halal.
Merupakan hal wajib untuk memerangi konten negatif yang saat ini kerap bermunculan di masyarakat sebagai wujud menjaga persatuan dan kesatuan.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved