Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SP, oknum ASN asal Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan terpaksa harus berurusan dengan Tipikor Polres Bangka Barat. Penyebabnya ia diduga melakukan korupsi pengadaan bibit sawit di Desa Limbung, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat pada 2017.
"Selain SP, penyidik juga menahan GN yang menerima order pengadaan 20 ribu bibit sawit, menggunakan anggaran dana desa tahun anggaran 2017 sebesar Rp272.949.000," kata Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ajun Komisaris Rais Muin, Kamis (30/5).
Kedua tersangka diduga telah merugikan keuangan desa sebesar Rp204.979.000.
"Pengungkapan kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat mengenai pengadaan penyimpangan bibit di Desa Limbung, Kecamatan Jebus yang menggunakan dana desa," kata Rais Muin.
baca juga: 3 Siswa Kabupaten Sorong Dapat Beasiswa ke Australia
Dalam penyelidikan kasus tersebut, berdasarkan hasil audit BPKP ditemukan kerugian negara Rp205.979.000.
"Sementara ini ada 2 pelaku yang kita tahan. Salah satunya PNS dari OKI, Sumatera Selatan," ujar Rais.
Pelaku dijerat dengan pasal 2 junto pasal 3, Undang-undang No. 31, tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.(OL-3)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved