Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ROHANIAWAN Franz Magnis Suseno mengingatkan semua pihak untuk menghormati hasil Pemilihan Umum2019, seperti yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
"Tidak ada alternatif sama sekali. Tidak ada alasan untuk menolaknya. Tidak ada bukti sama sekali bahwa ada dalam ukuran yang berarti terjadi kekeliruan atau sebagainya," ujar Romo Magnis ketika dihubungi Media Indonesia, Selasa (21/5).
Menurut dia, sejatinya pilihan rakyat dapat diterima dan bukan justru ditentang. Realitas itu diakuinya merupakan cerminan kehidupan berdemokrasi di negara hukum seperti Indonesia.
Baca juga: Bawaslu akan Tindaklanjuti Empat Laporan Pelanggaran Pemilu
Ia menilai rencana aksi besar-besaran di Jakarta untuk menduduki Kantor KPU, Bawaslu, dan Istana Negara pascapenghitungan suara nasional, bukan salah orang-orang yang ikut dalam kegiatan tersebut.
"Tetapi itu salah mereka yang menghasut. Seharusnya sejak semula semua pihak sudah menerima hasil pemilihan ini, dan mengingat tidak ada alasan objektif apapun untuk meragukan hasil KPU maka harus diterima," pungkasnya. (OL-1)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved