Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JURU bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengatakan saat ini saksi dari BPN Prabowo-Sandi masih mengikuti proses penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum.
Akan tetapi, jika KPU tak menunjukkan iktikad baik dalam beberapa waktu ke depan, maka pihaknya bisa saja menarik saksi yang ada dalam proses penghitungan suara tersebut.
"Makanya saksi-saksi kita masih bertugas. Jadi kita lihat ada beberapa hari ke depan perkembangannnya. Kalau menunjukkan tidak ada iktikad baik, kami menarik saksi," kata Dahnil ketika ditemui di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/5).
Hal tersebut dilakukan, kata Dahnil, sesuai dengan instruksi Prabowo Subianto yang memberikan waktu ke KPU untuk menunjukkan iktikad baik dengan melakukan perubahan yang signifikan.
Baca juga: KPU Dilaporkan atas Dugaan Pelanggaran Penghitungan Suara
Namun, Dahnil tak menjelaskan dengan rinci perubahan apa yang harus dilakukan. Pihaknya, hanya mengatakan hasil Pemilu kali ini dipenuhi dengan kecurangan.
"Kemarin sore Prabowo bilang kita tidak akan mengakui Pemilu yang penuh kecurangan. Namun, kami memberi waktu pada KPU beberapa hari ini untuk menunjukkan itikad baik perubahan-perubahan yang signifikan," kata Dahnil.
Sebelumnya, Wakil Ketua BPN, Priyo Budi Santoso, menyatakan akan menarik para saksi penghitungan suara Pemilu 2019 yang ada di KPU pusat hingga kabupaten/kota. Hal ini berkaitan dengan isu dugaan kecurangan penghitungan suara Pemilu 2019.
"Per hari ini diumumkan demikian. Dengan demikian, seluruh saksi yang sekarang berada baik di KPU pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang sekarang masih ada proses kami rencanakan dan kami perintahkan untuk ditarik," kata Priyo seusai simposium nasional tentang klaim kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5) kemarin. (OL-1)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved