Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengatakan saat ini saksi dari BPN Prabowo-Sandi masih mengikuti proses penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum.
Akan tetapi, jika KPU tak menunjukkan iktikad baik dalam beberapa waktu ke depan, maka pihaknya bisa saja menarik saksi yang ada dalam proses penghitungan suara tersebut.
"Makanya saksi-saksi kita masih bertugas. Jadi kita lihat ada beberapa hari ke depan perkembangannnya. Kalau menunjukkan tidak ada iktikad baik, kami menarik saksi," kata Dahnil ketika ditemui di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/5).
Hal tersebut dilakukan, kata Dahnil, sesuai dengan instruksi Prabowo Subianto yang memberikan waktu ke KPU untuk menunjukkan iktikad baik dengan melakukan perubahan yang signifikan.
Baca juga: KPU Dilaporkan atas Dugaan Pelanggaran Penghitungan Suara
Namun, Dahnil tak menjelaskan dengan rinci perubahan apa yang harus dilakukan. Pihaknya, hanya mengatakan hasil Pemilu kali ini dipenuhi dengan kecurangan.
"Kemarin sore Prabowo bilang kita tidak akan mengakui Pemilu yang penuh kecurangan. Namun, kami memberi waktu pada KPU beberapa hari ini untuk menunjukkan itikad baik perubahan-perubahan yang signifikan," kata Dahnil.
Sebelumnya, Wakil Ketua BPN, Priyo Budi Santoso, menyatakan akan menarik para saksi penghitungan suara Pemilu 2019 yang ada di KPU pusat hingga kabupaten/kota. Hal ini berkaitan dengan isu dugaan kecurangan penghitungan suara Pemilu 2019.
"Per hari ini diumumkan demikian. Dengan demikian, seluruh saksi yang sekarang berada baik di KPU pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang sekarang masih ada proses kami rencanakan dan kami perintahkan untuk ditarik," kata Priyo seusai simposium nasional tentang klaim kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5) kemarin. (OL-1)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved