Masyarakat Diminta Hormati Putusan KPU

MASYARAKAT diharapkan bisa menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan pengumuman pemenang Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar berharap masyarakat tidak larut dalam friksi yang selama ini terjadi akibat pilihan politik yang berbeda.

"Kapan pilpres (pemilihan presiden) selesai, ya  22 Mei. Begitu ada pengumuman resmi dari KPU setelah 22 Mei diharapkan seluruh masyarakat Indonesia bersatu kembali untuk menghormati apa pun keputusan KPU," kata Agum seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Agum memenuhi panggilan Presiden Jokowi untuk membahas situasi sosial politik jelang pengumuman resmi hasil Pemilu 2019. Pertemuan itu juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Menurut Agum, perbedaan pandangan dan pilihan selama pemilihan umum merupakan hal yang wajar. "Namun, perbedaan itu selaiknya lebur kembali setelah pemilu dilaksanakan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Agum menjelaskan Presiden menyarankan agar seluruh pihak melihat ke depan tanpa memedulikan lagi perbedaan yang ada saat pemilu.

"Jadi tidak usah lihat ke belakang, tapi bagaimana lihat ke depan, apa yang terbaik bagi bangsa dan negara ke depan," jelas Agum.

Terpisah, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebutkan pihaknya tidak mempersoalkan masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat ke koalisi pemerintahan. Ia justru menyarankan dua partai itu masuk kabinet.

"Terserah beliau (Presiden) apakah nyaman untuk menarik partai-partai (PAN-Demokrat) berkoalisi. Tapi saya sarankan harus dilakukan untuk rekonsiliasi," tukasnya. (Pol/Pro/Medcom/P-4)