Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu 2019 untuk Provinsi Kalimantan Barat, Minggu (12/5). Berdasarkan penetapan tersebut, pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin unggul dari paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Ketua KPU Kalbar Ramdan mengatakan paslon nomor urut 01 mendapat 1.709.896 suara, sedangkan paslon nomor urut 02 meraih 1.263.757 suara. “Adapun jumlah suara sah yakni 2.973.653 suara, jumlah suara tidak sah, 56.256. Sementara jumlah suara sah dan tidak sah, 3.029.909 suara,” kata Ramdan, Minggu (12/5).
Untuk hasil pemilihan legislatif (Pileg) DPR RI, rapat pleno rekapitulasi sempat diwarnai protes perselisihan data dari saksi PDI Perjuangan untuk hasil rekapitulasi pileg di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabar 1. Rapat pun memutuskan rekapitulasi dari Dapil Kalbar 1 ditunda, sedangkan untuk dapil Kalbar 2 dan DPD tetap disahkan. (P-2)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved