Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah memasuki proses rekapitulasi nasional yang didahului dengan Provinsi Bali.
Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pileg 2019 KPU Provinsi Bali, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh suara tertinggi, yakni sebesar 1.257.590.
"Data keseluruhan pemilih di provinsi Bali dari DPT, DPTb dan DPK sebanyak 3.220.479, sementara yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.606.201," pungkas Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Jumat (10/5).
Baca juga: Zulhas: Elite Politik Harus Bisa Menerima Pemenang Pilpres
Urutan kedua disusul oleh Partai Golkar yang mengantongi suara sebesar 382.607. Lalu Partai Demokrat menempati urutan ketiga dengan 118.830 suara. Kemudian Partai Gerindra diurutan keempat dengan 109.600 suara. Kelima, Partai NasDem dengan 102.966 suara.
Posisi keenam hingga terakhir diisi oleh Partai Hanura, PSI, PKB, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, Garuda, PAN, PKPI, dan PBB. Bali menjadi provinsi pertama dari 34 provinsi di Indonesia yang menjalani rekapitulasi suara nasional di KPU pada hari ini dan telah disahkan.
"Rekapitulasi suara pemilu Provinsi Bali sah," ujar Komisioner KPU RI, Hasyim Asy'ari, yang memimpin jalannya rapat pleno terbuka rekapitulasi suara nasional di Kantor KPU. (OL-1)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved