Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah memulai proses rekapitulasi nasional yang didahului dengan Provinsi Bali.
Berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU Provinsi Bali yang sudah disahkan pada Jumat (10/4) petang, pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang telak dengan mengantongi 2.351.057 suara. Sedangkan paslon nomor urut 02 hanya mampu mengantongi 213.415 suara.
Perolehan itu berasal dari jumlah suara sah sebanyak 2.564.472 dan tidak sah sebanyak 52.338 dari total keseluruhan suara sebanyak 2.616.810.
Baca juga: BPN Laporkan Dugaan Keterlibatan ASN untuk Kemenangan 01
Adapun dipilihnya Bali sebagai provinsi pertama yang menjadi pendahulu jalannya proses rekapitulasi nasional pada hari ini, menurut Komisioner KPU Ilham Saputra, karena didasari pada selesainya rekapitulasi di tingkat provinsi masing-masing.
"Karena mereka sudah selesai rekapitulasi provinsinya, bukan karena apa-apa, kayak tadi pertanyaan dari BPN 02 menanyakan berdasarkan apa sebetulnya dimulai rekapitulasi hari ini. Jadi berdasarkan selesainya rekapitulasi di tingkat provinsinya. Prinsipnya kita mengacu berdasarkan kesiapan dari KPU provinsi masing-masing," pungkas Ilham. (OL-1)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved