Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KADER Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso yang saat ini menjadi tersangka dalam kasus dugaan dana BUMN masih mendapat dukungan suara.
Dalam Pemilu Legislatif 2019 di Daerah Pemilihan Jawa Tengah II yang meliputi Kabupaten Demak, Kudus dan Jepara, Bowo masih mendapatkan dukungan 11.304 suara.
Menurut Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri di Jepara, jumlah dukungan suara yang diperoleh caleg dari Partai Golkar tersebut dari masyarakat di Kabupaten Jepara sebesar 4.118 suara.
"Sementara Partai Golkar untuk Pemilu Legislatif DPR RI memperoleh sebanyak 70.507 suara di Jepara," kata Subchan, Rabu (8/5).
Sedangkan di Kudus, seperti dilaporkan oleh anggora KPU Kabupaten Kudus, Ahmad Kholil, Bowo masih meraup suara 2.563 suara. Sementara total dukungan yang diperoleh Partai Golkar untuk DPR RI sebanyak 64.022 suara.
baca juga: Tim Hukum bukan untuk Ganti Lembaga Hukum
Bowo Sidik juga mendapatkan dukungan sebanyak 4.623 suara di Demak, berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Demak. Bowo Sidik yang menjadi tersangka di KPK karena diduga menerima suap sejak sebelum pencoblosan, masih bisa mendapatkan dukungan cukup besar. Sebab dari tujuh caleg Partai Golkar di Dapil II Jateng, Bowo masih menduduki urutan ketiga setelah Nusron Wahid dan Dany Soedarsono. (OL-3)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved