Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMILIHAN Umum serentak 2019 telah dilalui dengan demokratis, aman, dan damai. Pemilu tahun ini akan menjadi sejarah terbesar pesta demokrasi di Indonesia, dan kita patut bersyukur telah melaluinya dengan lancar.
Hal ini dikatakan oleh Koordinator Aliansi Abadi Indonesia, Hayum Talaohu. Menurutnya, atas kelancaran Pemilu 2019, segenap elemen masyarakat perlu memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kita, rakyat Indonesia menjadi saksi bagaimana perjuangan penyelenggara pemilu, KPU, telah mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilu terbesar sepanjang sejarah Indonesia," kata Hayum, Senin (6/5).
Meski demikian, kata Hayum, pihaknya bersedih dan berduka karena perjuangan penyelenggara pemilu sampai jatuh korban jiwa. Tercatat sampai saat ini, jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia setelah mereka bertugas pada Pemilu 2019 bertambah menjadi 474 orang.
Baca juga: DPR Optimis Kerja Maksimal di Masa Sidang V
"Mereka adalah pejuang demokrasi yang patut diberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia," ucap Hayum.
Lebih lanjut dia mengatakan, pemilu telah selesai, saatnya semua mengawal proses penghitungan dengan damai dan tetap menjaga kondusifitas. Selain itu rakyat kembali bekerja, mahasiswa dan pelajar kembali belajar, ulama, ustaz dan pemuka agama kembali merawat keberagaman dan menjauhi tindakan provokatif.
"Kita menunggu penetapan hasil Pemilu pada 22 Mei yang akan datang sambil menjaga diri, menjaga akhlak dan menjaga masyarakat, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini," tandasnya. (RO/OL-1)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved