Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku setuju agar sistem penghitungan KPU, Situng, diaudit secara menyeluruh. Ia mengatakan audit harus dilakukan pada semua aspek, termasuk metode yang digunakan.
"Memang nanti harus ada usulan audit secara menyeluruh," ujar Fahri, di gedung DPR, Jakarta, Senin (6/5).
Ia mengatakan audit tersebut nantinya memiliki kegunaan yang besar. Melebihi sekadar audit keuangan.
"Makanya, menurut saya, audit ini gunanya itu lebih kompleks, lebih komplet dari sekadar audit keuangan, tapi soal prosedur, metode," ujar Fahri.
Setiap pertanyaan yang muncul di masyarakat terkait Situng juga harus dijawab KPU dengan detail dan jelas. Jangan sampai menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan di masyarakat.
"Itu semua harus dijawab, jangan ada pertanyaan masyarakat yang tidak terjawab," tutur dia.
Baca juga: Rekapitulasi Hasil Suara Luar Negeri Dibagi Dua Panel oleh KPU
Fahri juga mengatakan ia mempertanyakan tidak adanya landasan hukum yang mengatur soal Situng.
Dengan begitu, ia berpendapat sebenarnya Situng tidak mendesak untuk tetap ada. Publikasi penghitungan manual KPU di akhir waktu dianggapnya akan lebih baik.
"Jadi saya dengar Situng itu ternyata enggak ada dalam undang-undang. Situng itu tidak wajib karena basic dari perhitungannya nanti adalah manual. Kalau basisnya manual, sementara Situng-nya bikin kacau, kenapa tidak ditutup saja," tutur Fahri.
Pernyataan Fahri terkait dengan semakin gencarnya permintaan dari kubu 02 agar KPU menghentikan Situng. Mereka berpendapat banyak kesalahan yang dilakukan KPU dalam memasukkan data perolehan suara ke sistem Situng tersebut. (OL-2)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved