Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KPU mulai kemarin melakukan rapat pleno rekapitulasi pemilu di luar negeri. Beberapa negara yang sudah mendapatkan hasil ialah di Washington DC (Amerika Serikat), Yangon (Myanmar), Hanoi (Vietnam), Korea Utara.
Berdasarkan surat undangan yang diberikan KPU ada 26 Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) yang dijadwalkan hadir pada rapat pleno rekapitulasi kemarin.
Sebanyak 26 PPLN itu meliputi wilayah Sarajevo, Pyongyang, Lima, Tashkent, Cape Town, Bucharest, Tunis, Lisabon, Karachi, Praha, Hanoi, Yangon, Rabat, New Delhi, Dakar, Helsinki, Wina.
Selanjutnya, Moskow, Khartoum, Bandar Seri Begawan, Taipei, Kuwait, Melbourne, Singapura, Perth, dan Tokyo.
Di Pyongyang, Korea Utara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo -Ma’ruf Amin unggul.
Pasangan nomor urut 01 itu meraup 21 suara, sedangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno hanya mendapatkan tiga suara.
Menurut Ketua PPLN Pyongyang Wajid Fauzi, jumlah pemilih yang terdaftar mencapai 32 orang. Akan tetapi, hanya 24 di antaranya yang menyalurkan suara dengan rincian 11 pemilih laki-laki dan 13 pemilih perempuan.
“Total suara sah untuk pilpres 24 suara, dan tidak sah 0, sedangkan sisanya 8 daftar pemilih tidak hadir dari total 32 pemilih yang terdaftar,” jelas Fauzi.
Di Tunisia, Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga sama-sama kuat. Hal itu diketahui dari rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara Pemilu 2019 di wilayah kerja Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) Tashkent, Uzbekistan, dan Tunis, Tunisia.
Di Tunis, pemilih yang terdaftar berjumlah 151 orang. Sebanyak 141 orang masuk ke daftar pemilih tetap (DPT), 3 orang dalam daftar pemilih tambahan (DPTb), dan 6 orang di daftar pemilih khusus (DPK). Dari 151 pemilih terdaftar, 134 pemilih menggunakan hak pilihnya. Jokowi dan Prabowo pun sama-sama memperoleh 66 suara.
Sementara itu, di Tashkent, ada 92 pemilih yang terdaftar dengan rincian 78 orang di DPT, 9 orang di DPTb, dan 5 orang dalam DPK. Dari 92 pemilih yang terdaftar, 70 orang menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2019. Dari 70 pemilih, hanya satu suara yang dinyatakan tidak sah.
“Perolehan suara pasangan calon presiden 01, yakni 51 suara dan perolehan paslon 02 yaitu 8 suara,” jelas Wajid.
Berdasarkan Surat KPU nomor 771/PL.02.6-SD/01/KPU/IV/2019, rekapitulasi nasional hasil pemilu luar negeri digelar selama empat hari ke depan. Acara berakhir pada Rabu (8/5).
Bawaslu usul
Sebelum rapat pleno dimulai, Bawaslu memberikan usulan agar yang dibacakan ialah yang tidak ada pengawas luar negeri.
Terkait usulan itu, Ketua KPU Arief Budiman meminta kepada Abhan agar memberikan jadwal pasti kedatangan para pengawas di luar negeri. Sebab, menurut Arief, para PPLN yang sudah diundang tak bisa hadir di Indonesia terlalu lama.
Saat ini ada 130 PPLN dan 35 di antaranya akan hadir di Jakarta untuk rekapitulasi. Dari jumlah PPLN, ada 75 yang sudah mengirimkan dokumen dan beberapa yang lain sudah menyampaikan beritanya melalui faksimile. (P-1)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved