Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
CAWAPRES Ma'ruf Amin membeberkan tiga alasan mengapa pasangan 01 kalah dalam raihan suara Pilpres 2019 di Banten versi hitung cepat atau quick count.
Pertama, kata Ma'ruf, warga NU di Banten belum memilih sehingga suaranya tak signifikan. Kedua, ada kader NU yang memiliki pandangan politik berbeda sehingga tidak memilih dirinya dan Jokowi. Ketiga, gerakan NU memang kecil di Banten dan perlu adanya konsolidasi internal.
"Saya memandangnya NU di Banten, yakni warga Nahdlatul Ulamanya belum memilih sehingga suara tidak signifikan," kata Ma'ruf di hadapan pengurus dan kader Nahdlatul Ulama (NU) Banten, kemarin.
Ma'ruf Amin menilai NU secara nasional bagus. NU terkonsolidasi kecuali di beberapa daerah, termasuk Banten. Banten lambat start karena itu harus dilakukan konsolidasi.
Dia menyarankan Banten harus kembali ke jati dirinya sebagai daerah yang mayoritas pemeluk agamanya yang lembut dan rahmatan lil alamain. Ma'ruf menyebut paham radikal bukan khas Banten.
"Bukan paham radikal dan itu bukan khas Banten," katanya.
Meski kalah di Banten versi hitung cepat, Ma'ruf menilai konsolidasi warga NU cukup baik di beberapa basis, seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dua daerah inilah, menurut Ma'ruf yang warga NU, kulturalnya banyak memilih pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada pemilu lalu.
Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, raihan suara pasangan Jokowi-Ma'ruf memang kalah dari pasangan Prabowo-Sandiaga di daerah Banten. Berdasarkan data Indo Barometer, misalnya, untuk Banten, Jokowi-Ma'ruf meraih 37,05%, sedangkan Prabowo-Sandiaga meraih 62,95% suara.
Di sisi lain, Bawaslu Jawa Barat masih terus mengumpulkan pelanggaran yang terjadi sepanjang proses Pemilu 2019.
Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan mengatakan terhitung hingga akhir proses pemungutan suara pihaknya telah menerima laporan sebanyak 656 kasus."Nah, yang menarik, dari ratusan kasus itu, sebanyak 570 sekian ialah temuan dari jajaran kami di lapangan, sedangkan 167 laporan berasal dari masyarakat," kata Abdul.
Angka itu sebuah bukti bahwa masyarakat berperan aktif dalam mengawal Pemilu 2019. (SM/Ins/P-1)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved