Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PASCA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman sebagai tersangka kasus suap, yang bersangkutan hingga kini masih beraktivitas seperti biasa. Bahkan ia menghadiri pembukaan Transmart, Jumat (26/4).
Nama Budi Budiman tersangkut kasus suap dana alokasi khusus dan dana intensif daerah tahun 2018 senilai Rp700 juta. Pembuktian itu setelah penyidik KPK telah menggeledah ruang kerja Wali Kota, rumah dinas dan Kantor Dinas PUPR. Tidak ketinggalan ruangan direktur RSUD Dr Soekardjo Kota Tasikmalaya.
Wakil Walikota Tasikmalaya, Muhamad Yusuf mengungkapkan bahwa Wali Kota Budi Budiman masih menjalankan aktivitas seperti biasa. "Kamis malam setelah penggeledahan, ada informasi pak wali menggelar doa dan membaca surat Yasin. Hari ini tadi pak wali mengajak para pegawai untuk melakukan doa bersama. Bahkan tadi beliau menghadiri peresmian Transmart di Jalan Rancabanggo," ungkap Muhammad Yusuf.
baca juga: KPK Tetapkan Wali Kota Tasikmalaya Jadi Tersangka
Ia meminta agar semua pihak mengutamakan asas praduga tak bersalah. Apalagi belum ada surat penghentian atau pencopotan jabatan terhadap Budi Budiman. "Biarlah proses hukum berjalan semestinya," harapnya. (OL-3)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved