Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan evaluasi Pemilu serentak 2019 secepatnya harus dilakukan setelah masa reses di DPR selesai. Menurutnya, waktu tersebut adalah saat yang tepat bagi DPR membahasnya secara menyeluruh bersama para pihak yang terkait.
"DPR sekarang kan lagi reses. Jadi, dalam waktu tercepat setelah reses DPR, harus memanggil Kemendagri, KPU, dan Bawaslu untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan, yakni sebelum, ketika, dan setelah Pemilu," kata Hidayat, ketika dihubungi Kamis (25/4).
Baca juga: 708 Kesalahan Rekapitulasi Pilpres 2019 Ditemukan di Situng KPU
Hidayat menjelaskan perlu ada evaluasi yang menyeluruh, lantaran pada Pemilu kali ini bergelimang masalah dari setiap tahapan di dalam maupun di luar negeri. Hidayat menambahkan, pascapemilu pun juga terjadi polemik soal sistem tabulasi suara.
"Banyak orang curiga ada masalah di situ, tapi KPU tidak berani secara terbuka mengundang pakar untuk mengaudit untuk dibuktikan secara independen memang netral," kata Hidayat.
Selain itu, ia menilai dengan sistem Pemilu serentak kali ini juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Menurutnya, hal tersebut adalah tragedi hasil dari kebijakan sistem Pemilu serentak. Dengan evaluasi secara menyeluruh tersebut, ia mengharapkan ke depannya sistem Pemilu serentak dapat diubah menjadi tiga tahapan Pemilu yang terpisah satu sama lain.
Sehingga, kata ia, publik mampu menilai pemilihan dari kepala daerah, legislatif daerah dan pusat, serta presiden menjadi proporsional. Selain itu, tak terjadi lagi jatuhnya korban jiwa lantaran kelelahan dalam menyelenggarakan Pemilu serentak.
"Ke depannya diharapkan mampu menghadirkan demokrasi yang berkualitas dan rakyat bisa melihat secara proporsional melihat setiap peristiwa dan tidak akan menghadirkan tragedi lagi," kata Hidayat. (OL-6)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved