Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DENGAN dilatari perasaan risih karena adanya tudingan kecurangan terstruktur yang dilakukan KPU, Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD sengaja mengecek langsung bagaimana pdi komisi tersebut bekerja.
"Kami melihat semua server peng-olahan data ada di sini. Bohong kalau dibilang ada di Singapura. Orangnya juga Indonesia semua, enggak ada asing. Masyarakat tenang, jangan sampai pemilu ini dirusak hoaks," kata Mahfud di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta, kemarin.
Mahfud menjelaskan data yang diterimanya dari KPU pukul 17.15 WIB kemarin menunjukkan ada kesalahan entri di 101 TPS. Sebanyak 24 laporan masyarakat dan sisanya temuan KPU. Kekeliuran entri data sekitar 0,0004% atau 1:2.500 TPS.
"Dari situ tidak mungkin ada rekayasa terstruktur. Kalau terstruktur, mestinya berpersen-persen. Enggak mungkin ada kesengajaan. Kami tidak anggap kesalahan itu harus dibenarkan, tetapi harus dipahami. Itu bisa diselesaikan dengan adu data pada 22 Mei. Jangan bertindak sendiri-sendiri dan menyebarkan hoaks seolah-olah ada rekayasa," lanjut Mahfud.
Dalam kesempatan sama, guru besar statistika IPB Asep Saefudin menekankan KPU sudah bekerja profesional. "Tidak mungkin melakukan kelalaian yang merugikan negara secara besar. (Kekeliruan) pencatatan cepat diperbaiki melalui sistem. Memang ada kesalahan entri data, tetapi tidak terstruktur, sistematis, dan masif. Secara statistik, error tidak sistematik mengarah ke satu pasangan calon saja. Bisa 01 dan 02."
Komisioner KPU Hasyim Asy'ari tidak menyoal banyaknya hoaks yang berseliweran menerpa pihaknya.
"Ya, silakan (ke KPU) kalau mau tabayun dan klarifikasi. Kami terbuka. Tugas utama KPU itu dua, melayani pemilih dan melayani peserta pemilu. Kami cek dan klarifikasi lewat teknologi komunikasi. Namun, kalau sudah destruktif, misalnya hoaks KPU memanipulasi data, kami laporkan."
Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno mengakui semua mata dunia tertuju ke Indonesia melalui pemilu kali ini. Akan tetapi, dia mencermati isu miring seputar pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. "Pemilu kali ini menjadi pembelajaran agar lebih baik. Mari kita berpikir positif dengan mengawal prosesnya."
Rekapitulasi lancar
Sepekan setelah berlangsungnya pemilu Rabu (17/4) lalu, petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di seluruh Indonesia bekerja keras menuntaskan rekapitulasi suara.
Di Banyumas, Jawa Tengah, sebanyak 19 dari 27 PPK telah merampungkan rekapitulasi suara. "Delapan kecamatan menyelesaikan rekapitulasi hari ini. Sejauh ini lancar, tidak ada masalah," kata Ketua KPU Banyumas Imam Arif Setiadi.
Komisioner KPU Kota Medan, Rinaldi Khair, mengakui hingga kemarin tahapan rekapitulasi suara oleh PPK baru mencapai 40%. "Kami khawatir tidak tuntas sesuai jadwal. Oleh karena itu, kami berharap para saksi tidak terus-menerus mengajukan protes atau keberatan."
Di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, petugas PPK telah menyelesaikan rekapitulasi suara sekitar 50%. "Mudah-mudahan selesai sesuai target," kata Ketua PPK Cempaka Putih Juweni. (Faj/Put/LD/YR/YP/EP/RF/Ant/X-3)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved