Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengatakan tuduhan kecurangan sistematis yang banyak dituduhkan pada mereka merupakan hal yang tidak memiliki dasar. KPU mengatakan adanya kesalahan seperti salah input yang diketahui publik justru merupakan bukti bahwa KPU telah bekerja dengan sangat transparan.
"Iya tidak mendasar (tuduhan kecurangan), artinya itulah dampak dari transparansi kerja KPU. Publik bisa mengkoreksi, publik bisa mengkritisi, dan KPU selalu responsif terhadap hak-hak itu," tutur Komisioner Viryan Azis, ketika dihubungi, Senin (22/4).
Viryan mengatakan pemilu Indonesia melibatkan partisipasi masyarakat jutaan orang, dengan beragam latar belakang. Bukan orang-orang yang kemudian direkrut secara khusus, sangat ketat, dan terbatas langsung oleh KPU.
Viryan mengatakan, jutaan orang jajaran KPPS disebra di lebih dari 810 TPS. Sangat sulit dan mustahil kecurangan sistematis bisa dilakukan dengan melibatkan begitu banyak orang yang tersebar di seluruh daerah Indonesia.
Baca juga: Tiap Kecurangan Diminta Ditindaklanjuti
"Tidak mungkin itu bisa melakukan kecurangan secara sistematis oleh KPU, tidak mungkin. Silahkan saja di cek, misalnya ada tidak dari KPU mendorong supaya dilakukan hal seperti itu. Jelas tidak mungkin," ujar Viryan.
Viryan mengatakan, sistem transparansi kerja yang dilakukan KPU telah dilakukan dengan maksimal. Namun, di satu sisi transparansi yang ada memang kerap dilihat dengan cara pandang yang berbeda, yakni melihatnya bukan sebagai peluang untuk memantau dan mengkritisi tetapi menuduhkan kecurangan.
"Misalnya mengenai keliru mengentry data C1. Justru kekeliruan itu diketahui karena KPU transparan," ujar Viryan. (OL-7)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved