Bamsoet Dukung BNN Ubah Ladang Ganja Jadi Lahan Produktif

KETUA DPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah strategis Badan Narkotika Nasional (BNN) dibawah kepemimpinan Komjen Pol Heru Winarko menjalankan program Grand Design Alternative Development (GDAD). Dengan demikian BNN tidak hanya sekadar memberangus keberadaan lahan ganja semata. Namun juga mengalihfungsikannya menjadi agrowisata, lahan pertanian produktif, maupun kegiatan lain yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Program ini telah sukses dijalankan di Desa Meunasah Bungo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireun, Aceh. Berkat kerjasama BNN dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar, lahan ganja seluas 25 hektar berhasil diubah menjadi lahan pertanian produktif seperti jagung. Langkah taktis BNN ini tak hanya memberantas peredaran ganja, melainkan juga mencegah dengan konsep pemberdayaan masyarakat,” ujar Bamsoet menanggapi berbagai proyek keberhasilan GDAD yang dijalankan BNN di Aceh, Minggu (21/04).

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini memahami, tidak mudah bagi BNN mengubah perilaku masyarakat yang sebelumnya telah bergantung kepada lahan gaja sebagai sumber pendapatan perekonomian. Disisi lain, pemberangusan lahan ganja juga tidak membuat efek jera, lantaran ditutup satu tumbuh lagi lahan baru. Begitupun dari segi penindakan hukum yang tidak menghasilkan banyak perubahan.

Baca juga: Musnahkan Lahan Ganja, Kapolres Aceh Besar Diganjar Penghargaan

“Langkah BNN menjalankan GDAD dengan mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan lahan, sangat penting dilakukan. Ini menunjukan konsep pemberdayaan untuk pencegahan ternyata lebih jitu dilakukan ketimbang segi penindakan secara hukum,” tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mencatat, program GDAD telah dijalankan di tiga kabupaten di Provinsi Aceh sebagai proyek percontohan. Yakni di Aceh Besar, Gayo Lues dan Bireun.

“DPR RI melihat GDAD sebagai langkah positif. Kita akan koordinasikan agar berbagai kementerian dan lembaga bisa mendukung. Misalnya Kementerian Pertanian dengan menyiapkan bibit dan pupuk, Kementerian PUPR dengan menyiapkan infrastruktur jalan dan irigasi, serta kementerian dan lembaga lainnya,” pungkas Bamsoet. (OL-7)