Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT Komunikasi Politik, Emrus Sihombing, menilai semua pihak harus bisa menahan diri dan menunggu hasil penghitungan resmi pemilu dari KPU.
Sikap itu dianggap penting oleh Emrus untuk menciptakan suasana kondusif dan tenang pasca pemungutan suara. Hasil survei jangan dijadikan pegangan mutlak.
"Jadi hasil survei jangan dijadikan pegangan, melainkan sebagai peluang," ujar Emrus, dalam keterangan resminya, Kamis, (18/4).
Emrus mengatakan pasca pemungutan suara, banyak lembaga survei yang menayangkan hasil hitung cepat. Agar tidak bingung dengan banyaknya hasil, masyarakat diimbau untuk melihat hasil dari lembaga survei yang telah terdaftar di KPU.
"Bila ada lembaga survei yang belum terdaftar di KPU, tetap bisa saja melakukan survei, namun hasilnya bersifat internal. Karena itu, hasilnya tidak untuk disajikan ke ruang publik," ujar Emrus.
Ia juga mengimbau lembaga survei, khususnya survei internal, untuk mau membuka metodelogi survei atau hitung cepat yang digunakan. Dengan begitu, publik akan bisa lebih paham dan menilai keakuratan data yang disajikan.
Baca juga: TGB Imbau Masyarakat Sikapi Quick Count Tidak Berlebihan
"Sebaiknya tidak hanya merilis hasilnya yang memposisikan paslon tertetu memperoleh angka lebih banyak dari paslon lainnya, tetapi yang paling utama membuka, mendiskusikan, dan membongkar metodologi yang digunakan pada semua tahapan proses survei yang dijalankan," ujar Emrus.
Oleh karena itu, dari aspek penelitian survei, seharusnya yang utama dibahas adalah metodologi yang digunakan, bukan sekedar penyampaian hasil dari suatu survei. Sebab, bila metodologinya sudah baik, tepat dan benar, maka hasilnya dipastikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
"Sebaliknya, bila hasilnya yang dikedepankan dan melupakan metodologinya, maka hasil tersebut masih dapat dipertanyakan secara akademik," tutup Emrus. (OL-7)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved