Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum akan menyelidiki secara langsung dugaan tercoblosnya surat suara Pemilu 2019 di Selangor, Malaysia. tim investigasi dari KPU akan bertolak ke Malaysia, Jumat (12/4).
Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, tim yang bertolak ke Malaysia akan mencari tahu kejadian yang sebenarnya terkait tercoblosnya surat suara tersebut,
Selain itu, akan dicari tahu juga terkait mekanisme pencoblosan surat suara yang sudah tercoblos itu. Seperti diketahui, mekanisme pemungutan suara di luar negeri dilakukan melalui 3 cara, yaitu kotak suara keliling (KSK), via pos, dan pemberian suara langsung di TPS.
Baca juga : Perludem: KPU Harus Kirim Tim Investigasi ke Malaysia
"Kemudian juga kita harus mengetahui apakah betul surat suara yang diguanakan itu surat suara yang dicetak oleh KPU ya kan. Kemudian juga terakhir ialah kita ingin mengetahui siapa yang melakukan perbuatan ini. Apakah ada penyelenggara pemilu yang melakukan atau pihak lain," ujar Ilham di Jakarta, Kamis (11/4).
Di Malaysia kata dia KPU akan melakukan investigasi secara menyeluruh. "Dalam satu hari kita lakukan investigasi, nanti kita akan bawa hasilnya ke pleno KPU RI untuk kemudian apa yang harus kita lakukan sebetulnya," tukas Ilham.
Pihak KPU memastikan jika ternyata ada keterlibatan penyelenggara pemilu maka akan dilakukan penindakan.
"Tentu saja kita akan menindak sesuai peraturan perundang-undanganan yang berlaku. Tapi kita kan harus hati hati sekali dengan kejadian ini kita harus memastikan bahwa itu betul terjadi seperti yang dikira orang orang sekarang dengan video viral tadi. Jadi kita harus memastikan sekali lagi apakah betul kemudian apa yang sebetulnya terjadi," tandasnya. (OL-8)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved