Di PN Jaksel, Wasekjen Gerindra Bantah Urus Mak Lampir

WAKIL Sekretaris Jendral Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan kehadirannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan terkait menghadiri sidang perdana terdakwa kasus penyebar berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet.

"Bukan, urusan ini urusan pribadi. Ini soal perusahaan. Bukan urusan mak lampir nih. Gue enggak ada urusan sama mak lampir. Gue ada urusan yang lain," kata Andre di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (28/2).

Baca juga: Nama Prabowo Hingga Rocky Gerung Disebut dalam Dakwaan Ratna

Andre menyebut tidak mengetahui ada sidang perdana kasus penyebar berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet. Namun, dia berharap agar kasus yang menyeret Ratna bisa diselesaikan dengan tuntas.

"Dibongkar aja siapa pelakunya, kan sidang ini dihubung-hubungkan dengan kita nih. Yang pasti kami kan korban dari (hoaks) mari kita tunggu sajalah sidang ya gua nggak ada urusan sama beginian nih," jelasnya.

Sebelumnya, Terdakwa penyebar berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 08.55 WIB. Ratna datang menggunakan mobil tahanan milik pengadilan.

Ratna datang menggunakan pakaian abu-abu dibalut rompi tahanan merah hitam, dan jilbab berwarna oranye kombinasi hijau.

Sidang Ratna bakal dipimpin Ketua Hakim Joni dengan wakil anggota Krisnugroho dan Mery Taat Anggarasih. Joni diketahui merupakan Wakil Ketua PN Jakarta Selatan.

Ratna ditahan setelah ditangkap di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Kamis malam, 4 Oktober 2018. Saat itu, Ratna hendak terbang ke Chile.

Baca juga: JK Jamin Jokowi tidak Akan Otoriter

Ratna menjadi tersangka karena menyebarkan informasi bohong dengan mengaku dianiaya sejumlah orang saat berada di Bandara Husen Sastranegara Bandung, Jawa Barat pada Selasa, 21 September 2018. Namun, polisi menemukan pada tanggal itu, Ratna sedang dirawat usai operasi plastik di Jakarta.

Atas kebohongannya, ia dikenakan Pasal 14 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ia terancam hukuman 10 tahun penjara. (OL-6)