Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengapreasiasi berbagai langkah terobosan di bidang hukum terutama reformasi lembaga peradilan yang dipimpin Mahkamah Agung yang berdampak positif kepada perekonomian Indonesia.
"Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Agung," kata Presiden ketika berpidato dalam Sidang Pleno Istimewa MA dengan agenda Laporan Tahunan MA 2018 di Jakarta Convention Center, Rabu (27/2).
Menurut Jokowi, berbagai langkah terobosan MA merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum yang pada akhirnya akan berdampak pada iklim investasi yang kondusif dan perbaikan kondisi perekonomian bangsa.
"Apa yang dilakukan pemerintah tidak akan ada artinya apabila tidak diimbangi dengan dukungan lembaga peradilan," katanya.
Baca juga: Jokowi dan JK Hadiri Sidang Pleno Istimewa MA
Menurut Jokowi, keberhasilan MA dalam melakukan berbagai terobosan turut menjadi kunci bagi keberhasilan Indonesia melakukan berbagai lompatan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam sidang pleno terbuka yang juga dihadiri Wapres M Jusuf Kalla itu, Jokowi mencontohkan lompatan kemajuan itu antara lain naiknya peringkat Indonesia dalam Kemudahan Memulai Berbisnis. Semula Indonesia berada di peringkat 120 kemudian naik menjadi peringkat 73.
"Di situ ada peran penting dari reformasi di lembaga peradilan yang dipimpin oleh MA," kata Jokowi dalam sidang pleno istimewa yang dipimpin Ketua MA M Hatta Ali.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi optimistis sistem peradilan di Indonesia akan semakin inovatif, maju, dan memperkuat kepercayaan dari rakyat akan keadilan.
"Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita sedang memasuki era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi," katanya.
Presiden mencatat salah satu inovasi dengan penerapan teknologi informasi adalah penerapan e-court. Melalui penerapan teknologi informasi itu mulai dari pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran panjer uang perkara secara elektronik, sampai pemberitahuan pemanggilan persidangan secara elektronik.
"Penerapan sistem teknologi informasi dalam penanganan perkara tentu saja akan bisa mempercepat terwujudnya layanan peradilan yang sederhana, yang cepat, dan dengan biaya ringan," pungkas Jokowi. (OL-2)
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved