Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon, mengatakan kampanye yang dilakukan tiga orang relawan Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi (Pepes) bukan kampanye hitam.
"Pendapat dari pribadi yang bersangkutan. Bukan dari relawan resmi. Lagipula wacana itu di dalam koridor, karena ada juga pihak-pihak yang mempunyai pendapat seperti itu," kata Fadli di kompleks parlemen DPR, Jakarta, Selasa (26/2).
Baca juga: BPN: Kampanye Pepes Harusnya Soal Ekonomi, Bukan Azan dan LGBT
Lebih lanjut, Fadli mengatakan, pihaknya tidak pernah memberikan instruksi kepada relawan melakukan kampanye hitam. Justru, Fadli mengklaim pihaknya yang sering dijadikan sasaran fitnah.
"Tidak ada instruksi untuk kampanye hitam. Justru sebaliknya yg memfitnah Prabowo banyak sekali dan sampai sekarang tidak ada yang diusut tuh," kata Fadli.
Selain itu, Fadli menilai, apa yang disampaikan ibu-ibu tersebut merupakan pendapat pribadi. Meski demikian, kata Fadli, perlu klarifikasi lebih lanjut. "Pendapat pribadi dia yang mungkin perlu diklarifikasi," kata Fadli.
Maka dari itu, ia menyayangkan ibu-ibu tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, kepolisian justru harus melakukan klarifikasi. Selain itu, ia meminta publik harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
"Belum tentu dikategorikan kampanye hitam. Harus diperiksa dulu dong. Harus ada praduga tidak bersalah dan itu kan masih dalam pendapat pribadi mereka. Jadi, pendapat pribadi itu diperdebatkan dulu dong. Dia punya dasar apa?" kata Fadli.
Untuk itu, Fadli Zon mengaku pihaknya akan melakukan pendampingan hukum bagi relawan tersebut. "Saya kira pasti, pasti ada, artinya pendampingan hukum mestilah siapa pun kalau memerlukan itu," kata Fadli.
Baca juga: Polisi Dituntut Ungkap Kampanye Hitam Emak-Emak Karawang
Sebelumnya, Polres Karawang meringkus tiga perempuan karena diduga melakukan kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi-Amin. Penangkapan setelah beredarnya video di media sosial yang diduga melibatkan ketiga perempuan tersebut.
Dalam video itu, ketiga perempuan kampanye dari pintu ke pintu meyakinkan warga bahwa Jokowi akan melarang azan, melarang memakai hijab, dan memperbolehkan pernikahan sesama jenis. (OL-6)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Kampanye hitam yang tidak dicounter dapat merusak reputasi Anies Baswedan.
PENELITI Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan wacana pemilu satu putaran menyesatkan.
UU memberikan kewenangan yang besar pada Bawaslu yang seharusnya mandiri.
Pernyataan Guntur Soekarnoputra yang menyebut nasib Presiden Jokowi dapat ditentukan apabila Ganjar Pranowo-Mahfud MD terpilih di Pilpres 2024 dinilai terlalu merendahkan
Ia melakukan safari politik ke Tarakan, Kaltara, setelah pada Jumat (19/1), berkampanye di Bandar Lampung, Lampung, dan Padang
Warga Cilincing membantah telah menerima uang Rp200 ribu dari Prabowo
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved