Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyatakan telah mencetak sekitar 40% atau sekitar 360 juta surat suara Pemilu 2019. Jumlah tersebut telah melampaui target yang diharapkan.
Komisioner KPU, Ilham Saputra, mengatakan di akhir masa pencetakan sebelum hari pemilihan nanti, diperkirakan jumlah surat suara tercetak akan bisa melebihi kebutuhan.
"Sekarang saja hitungan kami itu untuk percetakan perhari sudah lebih. Jadi over ya bagus," ujar Ilham, di gedung KPU, Jakarta, Jumat, (15/02).
Ilham berharap tak ada kendala berarti dikemudian hari dalam pencetakan surat suara. Dengan demikian tidak akan ada penundaan.
KPU juga memprioritaskan percetakan surat suara untuk daerah-daerah yang jangkauannya sulit dan jauh. Seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Papua.
Baca juga : KPU Pessel Terima Dua Karton Surat Suara dalam Keadaan Rusak
"Beberapa tempat di Papua sudah masuk lewat kapal laut, walau belum semua tapi sekarang bertahap kami penuhi," ujar Ilham.
Masih ada beberapa daerah yang surat suaranya belum dicetak sama sekali. Wilayah tersebut seperti Provinsi DI Yogyakarta, daerah ini oleh KPU dianggap belum perlu diprioritaskan.
"Karena daerah-daerah tersebut kami anggap dekat, seperti Yogyakarta, secara geografis juga tak ada masalah. Jadi itu belakangan," tutur Ilham.
Seperti diketahui, KPU mulai mencetak surat suara untuk pemilu sejak 20 Januari 2019. Total surat suara yang akan dicetak adalah sebanyak 939.879.651 lembar.
Pencetakan surat suara dilakukan oleh enam konsursium di 15 lokasi di seluruh Indonesia, yaitu PT Gramedia, PT Aksara Grafika Pratama, PT Temprina Media Grafika Surabaya, PT Puri Panca Pujibangun, dan PT Adi Perkasa Makassar. (OL-8)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved