Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI NasDem mendukung penuh upaya Komisi Pemilihan Umum untuk mengumumkan calon anggota legislatif (caleg) berstatus mantan napi korupsi.
Pengumuman tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan pada pemilu legislatif (Pileg), April mendatang.
Ketua Badan Advokasi Hukum (Bahu) Partai NasDem Taufik Basari (Tobas) menuturkan, sejak awal NasDem memiliki komitmen untuk tidak mencalonkan caleg berstatus mantan napi korupsi. Komitmen tersebut ditandai dengan adanya pakta integritas yang telah ditandatangani Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
"Ini bentuk kewajiban dari partai untuk melakukan komitmen yang telah ditentukan untuk tidak mencalonkan caleg mantan napi korupsi. Untuk itu kita sangat mendukung langkah KPU," ujar Tobas di Jakarta, kemarin.
Dia melanjutkan, komitmen NasDem untuk tidak mencalonkan caleg mantan napi korupsi telah dipatuhi seluruh jajaran pengurus NasDem mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. NasDem bahkan langsung mencoret dua caleg mantan napi korupsi yang sempat terdaftar sebagai caleg Partai NasDem.
"Kita langsung panggil pimpinannya yang memasukkan dua nama itu dan memerintahkan untuk langsung mencoretnya tanpa ragu," paparnya.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya akan mengumumkan nama caleg mantan napi korupsi lewat situs resmi KPU dan media massa, baik cetak maupun elektronik.
Pengumuman nama caleg eks napi korupsi seharusnya dilakukan pada Selasa (29/1). Akan tetapi, Komisioner KPU ada yang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sehingga pengumuman dijadwalkan ulang. "Tadinya kan mau kemarin (Selasa), tapi saya diperiksa sampai malam di polda, akhirnya diundur hari ini (kemarin)," jelas Arief.
Daftar nama caleg mantan napi korupsi tersebut tak hanya memuat nama dan identitas caleg, tetapi juga kasus hukum yang pernah menje-ratnya, termasuk putusan pengadilan atas kasus itu. (Uta/P-2)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved