Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) resmi memulai proses produksi surat suara untuk kebutuhan Pemilu 2019. Total ada 939.879.651 surat suara yang akan diproduksi serentak oleh lima konsorsium ditambah satu perseroan terbatas hingga tiga bulan kedepan.
"Pencetakan surat suara perdana resmi dimulai prosesnya. Ada enam konsorsium yang mencetak. Jadi, tidak ada mencetak di Tiongkok, ini yang perdana soalnya. Kita undang Bawaslu, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), dan kepolisian. Proses pencetakan juga kita lakukan serentak di Surabaya (Jawa Timur), Makassar (Sulawesi Selatan, dan di Cakung (Jakarta),” jelas Komisioner KPU Ilham Saputra di Jakarta, Minggu (20/1).
Baca juga: KPU Gandeng Bawaslu dan Polri Kawal Produksi Surat Suara
Keenam konsorsium yang disebutkan tersebar di 35 lokasi di tiga provinsi dengan nilai kontrak Rp603.342.100.900. Untuk proses produksi sesuai jadwal tender berlangsung 19 Januari-19 Maret 2019 sementara distribusi dan serah terima berlangsung 1-29 Maret 2019.
Kemudian dari pengadaan surat suara itu, KPU setidaknya berhasil melakukan penghematan Rp291.378.192.100 (32,57%) dari total pagu Rp.894.720.293.000 atau telah hemat Rp269.349.301.525 (30,86%) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp872.691.402.425.
Diketahui surat suara yang dicetak terdapat lima model, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD provinsí dan surat suara DPRD kabupaten/kota.
Proses produksi dan distrbusi sendiri akan berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak berlakunya kontrak kerja antara KPU dengan para pihak konsorsium. Surat suara nantinya akan didistribusikan oleh pencetak ke KPU kabupaten/kota.(OL-7)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved