Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

PDIP : Proses Hukum hoaks Surat Suara Harus Dituntaskan

Akmal Fauzi
06/1/2019 21:56
PDIP : Proses Hukum hoaks Surat Suara Harus Dituntaskan
(MI/MOHAMAD IRFAN)

SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto berharap proses hukum kasus berita bohong atau hoaks 7 kontainer surat suara harus dituntaskan. Menurutnya pengawasan terhadap kontestasi perlu dilakukan namun tetap dengan tanpa mengabaikan hukum.

Hal itu menanggapi pernyataan Wakil Sekjen Demokrat, Andi Arief yang membantah menyebar hoaks. Andi beralasan informasi yang diberikan melalui akun Twitternya itu hanya sebagai peringatan alias warning bagi semua pihak.

Menurut Hasto, alasan yang disampaikan Andi tidak tepat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin itu mengatakan, Andi harusnya bisa menyampaikan informasi ke KPU melalui Liaison officer (LO), bukan di publik.

Baca juga : Wasekjen MUI Dilaporkan ke Polisi

“Ya yang namanya hoaks ketahuan itu bukan berarti warning. Kalau mau sampaikan masukan bisa sampaikan melalui LO di KPU. Bahkan di Demokrat sendiri kan banyak yang dulu menempati di KPU,” kata Hasto di kawasan Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/1).

Ia meminta di tahun politik semua pihak harus dapat memastikan Pemilu 2019 berjalan dengan baik. Pasalnya, hoaks terkait penyelenggaraan Pemilu 2019 bisa berpotensi merusak legitimasi KPU sebagai penyelenggara.

“Ini bagaikan upaya-upaya yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu,” jelasnya. (OL-8)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya