Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBAGAI penentu Pemilu 2024, mahasiswa perlu menggunakan hak suaranya ke tempat pemilihan suara (TPS). Hal itu disampaikan Praktisi Hukum Nur Fikri dalam acara diskusi “Mahasiswa Ayo ke TPS, Pemuda Penentu Pemilu 2024, di Upnormal Cafe, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (13/2).
Menurutnya, mahasiswa sebagai penentu pemilu, harus memiliki andil besar dalam pemilu.
“Kita sebagai warga negara yang sudah diberikan kesempatan untuk memilih, kenapa harus disia-siakan seperti itu,” ucap Nur Fikri di hadapan puluhan mahasiswa yang hadir di lokasi.
Baca juga : Surat Suara 4 Distrik di Paniai, Papua Tengah Dilaporkan Dirusak
Dia menambahkan seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak dalam konstitusi untuk memilih pemimpin. Atas dasar itu, Nur Fikri meminta agar mahasiswa menggunakan haknya tersebut.
“Tentunya teman-teman nih punya selain daripada hak konstitusi, teman-teman juga punya amanah dasar, apa amanah dasar seorang mahasiswa yaitu Tri Dharma,” katanya.
Sementara itu, aktivis peduli demokrasi Asep Ubaidillah menuturkan mahasiswa harus menggunakan haknya pada 14 Februari nanti.
Baca juga : Pemilih Harus Cerdas dan Kritis Sebelum Nyoblos di 14 Februari
“Sangat penting gitu kehadiran pemuda saat ini, kita juga sebagai generasi muda tidak hanya sebatas memilih gitu ya,” tutupnya.(Z-8)
MAHKAMAH Konstitusi memerintahkan surat suara di TPS 005 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dihitung ulang karena selisih satu suara antara PDIP dan NasDem
Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada akhir tahun diharpakan tidak seburuk dengan kondisi Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Februari lalu.
Kalau memang ada suaranya, harus dilindungi. Kalau tidak ada, jangan diada-adakan.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan berangkatkan polisi hingga jaksa untuk investigasi surat suara di Taiwan yang tercoblos.
Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berbeda pandangan dalam menyikapi nasib 62 ribu lebih surat suara yang telah terkirim.
Sedangkan empat varian surat suara lainnya sudah diterima secara bertahap. Yang terakhir diterima adalah surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (PPWP) pekan lalu.
Langkah ini perlu digunakan sebaik mungkin apabila benar-benar ingin mengusut kecurangan pemilu skala nasional.
Gerak-gerik pelaku dalam video rekaman yang beredar di media sosial juga dinilai amat tenang. Padahal, pelaku telah ketahuan sedang mencoblos surat suara salah satu pasangan calon.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz berharap pengadilan bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya.
Bagus adalah kreator dalam membuat rangkaian kata-kata untuk menyebarkan berita bohong ini.
KPU meminta masyarakat untuk selalu melakukan kroscek informasi yang diterima
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved