Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT politik BRIN, Firman Noor mengatakan menggulirkan hak angket DPR untuk mengusut kecurangan pemilu menjadi suatu langkah politik yang menarik. Menurut dia, langkah ini perlu digunakan sebaik mungkin apabila benar-benar ingin mengusut kecurangan pemilu skala nasional.
Menggulirkan hak angket, kata dia, juga lebih minim intervensi pemerintah yang tentu saja nanti bisa mempengaruhi hasil pengusutan.
Berdasarkan pengalaman yang sudah ada pada pemilu di tahun sebelumnya, Firman mengatakan mengusut melalui Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK) selalu patah dan tidak memberi harapan bagi pihak yang merasa dicurangi.
Baca juga : KPU Antisipasi Tingginya Surat Suara tidak Sah pada Pemilu Legislatif
“Mungkin ini jadi secercah harapan baru, saya kira begitu. Intinya harus ada penyelesaian dari sedemikian banyak kecurangan yang terjadi. Saya kira itu salah satu cara yang relatif bisa menghindari cegatan dari instrumen negara,” kata Firman kepada Media Indonesia, Jumat (23/2).
“Karena kalau lewat hal-hal yang sebelumnya, seperti melalui Bawaslu atau semacamnya, dan pengalaman sebelumnya di pengadilan, kelihatannya hasilnya sudah bisa terbaca. Tetapi memang belum ada preseden. Tetapi ini salah satu langkah politik yang menarik. Intinya bagaimana kecurangan-kecurangan itu terungkap di level nasional,” tambahnya.
Firman juga mengatakan tak-tik dan strategi lewat hak angket mungkin bisa lebih mulus apabila komposisi partai gabungan PDI-P, PKB, PKS dan NasDem di parlemen serius ingin mengusut lewat hak angket.
“Kalau MK itu tergantung para hakim. Tentu hakim punya kemandirian masing-masing yang tidak bisa diintervensi. Tetapi kan ada beberapa hakim yang justru ditengarai lebih dekat dengan Jokowi. Maka dari itu mungkin hitung-hitungan mungkin lebih terang benderang. Tinggal beradu jumlah komposisi pro dan kontra angket,” pungkasnya. (Z-8)
Mahasiswa perlu menggunakan hak suaranya ke tempat pemilihan suara (TPS).
Wakil Ketua TKN, Habiburokhman, menyampaikan bahwa mereka telah menerima informasi tentang ribuan surat suara yang sedang dicoblos di Malaysia
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran melaporkan telah menerima kabar tentang ditemukannya surat suara di Malaysia yang telah tercoblos.
KPUD Sulteng memastikan seluruh surat suara yang rusak telah diganti dan didistribusikan ke masing-masing KPUD kabupaten/kota provinsi itu
Bawaslu bakal mengecek kebenaran surat suara yang telah tercoblos setelah diterima oleh warga negara Indonesia (WNI) di Taiwan
MAHKAMAH Konstitusi memerintahkan surat suara di TPS 005 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dihitung ulang karena selisih satu suara antara PDIP dan NasDem
Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada akhir tahun diharpakan tidak seburuk dengan kondisi Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Februari lalu.
Kalau memang ada suaranya, harus dilindungi. Kalau tidak ada, jangan diada-adakan.
Masih ada 17 Kecamatan lagi yang tengah dilakukan proses pengitungan suara
Fenomena melonjaknya suara PSI dalam hitungan pileg pada Sirekap KPU sangat tidak wajar karena bertolak belakang dengan hasil quick count.
Pasangan calon (paslon) presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menang di Kota Pekanbaru dengan raihan sebanyak 289.315 suara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved