Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Tonjokan 12%

Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group
16/3/2024 05:00
Tonjokan 12%
Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group(Ebet)

PSIKE publik terus diaduk-aduk, akhir-akhir ini. Belum berakhir dibuat sesak napas karena harga kebutuhan pokok strategis yang terus membubung, kini publik dibikin terkaget-kaget oleh pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ketua Umum Partai Golkar itu memastikan pemerintahan baru nanti bakal melanjutkan beleid perpajakan dengan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% saat ini menjadi 12% mulai 1 Januari tahun depan.

Kata kuncinya 'melanjutkan'. Bagi Airlangga, kemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 (setidaknya versi hitung cepat lembaga survei) ialah garansi kelanjutan. Itu termasuk melanjutkan aturan penaikan tarif PPN. Perkara hidup rakyat kian terdesak oleh penaikan tarif PPN, itu urusan belakangan.

Penaikan PPN dianggap sebagai pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam beleid itu pemerintah dan DPR menetapkan PPN naik jadi 11% mulai 2022 dan menjadi 12% mulai 2025. Produk itulah yang dilanjutkan, dengan alasan menjalankan perintah undang-undang.

Namun, sejumlah analis memperkirakan, bila penaikan tarif PPN jadi 12%, hal itu berpotensi menambah orang miskin baru. Itu merupakan imbas tabungan masyarakat yang bakal makin terkuras untuk belanja. Kendati objek PPN ialah dunia usaha, ujung-ujungnya yang membayar tetap konsumen, para pembeli juga.

Dalam pandangan Center of Economic and Law Studies (Celios), misalnya, kebijakan tersebut akan membebani masyarakat, terutama kelas menengah. Pasalnya, penaikan tarif PPN bisa lebih tinggi daripada kenaikan upah. Jadi, sudah bisa dibayangkan, mencari kerja sulit, persaingan semakin ketat, kenaikan upah minimum juga tidak seberapa, tapi beban bertambah.

Kebijakan pemerintah menaikkan tarif PPN justru menahan daya beli dan mengurangi konsumsi rumah tangga. Dampaknya, pertumbuham ekonomi kian tertatih-tatih. Lebih dari separuh (sekitar 53%) pertumbuhan ekonomi kita yang 5,05% pada 2023 itu ditopang konsumsi rumah tangga, terutama kaum kelas menengah.

Penaikan PPN itu jelas menonjok kelas menengah yang selama ini terimpit. Kelas menengah tidak saja bakal mengurangi belanja, tetapi juga terpaksa menguras tabungan karena harga barang yang mereka beli akan semakin mahal.

Pada saat situasi 'mantab' (makan tabungan) itu terus-menerus terjadi, tidak menunggu lama tabungan bakal habis. Kalau sudah tidak ada lagi yang ditabung, tapi tetap harus membeli barang, kaum kelas menengah rentan itu akan turun menjadi orang miskin baru atau di bawah garis kemiskinan.

Tingkat konsumsi rumah tangga yang melambat pada 2023 dan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia ikut loyo bakal terus melambat jika kelas menengah turun kelas. Kesimpulannya, kelas menengah itu ialah kelas yang sensitif. Mereka sensitif terhadap kenaikan harga, penaikan pajak seperti PPN, juga sensitif terhadap suku bunga. Bila suku bunga naik, cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) juga naik. Jika PPN naik, belanja yang dibeli juga turut naik.

Padahal, proporsi kelas menengah 'sensitif' itu dalam struktur ekonomi Indonesia mendominasi. Berdasarkan laporan Bank Dunia bertajuk Aspiring Indonesia -Expanding the Middle Class pada 2022, porsi kelas menengah hampir setengah dari total penduduk Indonesia. Bank Dunia dalam laporan mereka itu menggunakan data penduduk Indonesia pada 2016 yang sebanyak 261 juta jiwa. Kelas atas jumlahnya hanya 3,1 juta, sedangkan kelas menengah 53,6 juta, kelas menengah rentan 114,7 juta, kelas rentan 61,6 juta, dan kelas bawah atau miskin 28 juta.

Repotnya lagi, sudah jumlah kelas menengah rentan mendominasi, mereka juga masih rentan jatuh miskin karena tidak mendapatkan stimulus ekonomi langsung dari pemerintah. Untuk kelas bawah, kehidupan sehari-hari mereka masih dibantu dengan bansos. Akibatnya, ketika ada perubahan harga, konsumsi kelas menengah harus ditutup dengan tabungan mereka.

Menaikkan PPN memang memudahkan penambahan pendapatan pajak. Setidaknya, puluhan triliun rupiah bisa diraup dari penaikan PPN dari 11% menjadi 12% itu. Namun, ada potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang bisa menghilangkan pendapatan hingga ratusan triliun rupiah. Ujung-ujungnya, malah tekor. Bukan solusi menang-menang yang didapat, melainkan malah kalah-kalah karena sama-sama rebah terkena oleh tonjokan 12% itu.

Relasi antara pemerintah dan rakyat yang seperti itu mengingatkan saya akan nukilan lirik lagu karya Rinto Harahap yang dipopulerkan Broery Marantika, Aku Begini, Engkau Begitu:

'Di dalam tidur, di dalam doa kita berjanji

Membuka pintu, buka jendela bersama-sama

Tapi lihatlah, apa yang terjadi

kita terkadang berbeda rasa

Aku begini, engkau begitu

sama saja'.



Berita Lainnya
  • Kaya sebelum Tua

    01/8/2024 05:00

    JUDUL di atas ialah ungkapan harapan. Meski demikian, sejauh ini yang terjadi justru memperlihatkan tanda-tanda sebaliknya.

  • Kisah kian Resah Kelas Menengah

    31/7/2024 05:00

    ULISAN ini merupakan episode ke sekian yang membahas kelas menengah. Saya bilang ke sekian karena saya belum sempat menghitungnya kembali.

  • Tambang Berkemajuan

    30/7/2024 05:00

    DALAM Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta pada 1922, pendiri persyarikatan KH Ahmad Dahlan menyampaikan pidato yang menggetarkan berjudul Tali Pengikat Hidup.

  • Pensiunan Agung

    29/7/2024 05:00

    “APALAH arti sebuah nama,” kata pujangga Inggris William Shakespeare. Akan tetapi, dalam sistem ketatanegaraan negeri ini, nama punya arti. Perubahan nama justru memantik kontroversi.

  • Resah Gongahwah

    27/7/2024 05:00

    SEJUMLAH teman, beberapa tahun lalu, mengidentifikasikan diri sebagai kelas menengah. Puncak kelas menengah, malah.

  • Jangan Panggil Dia Profesor

    26/7/2024 05:00

    WHAT'S in a name? Apalah arti sebuah nama? Begitu William Shakespeare bilang. Apalah arti sebuah gelar? Begitu kira-kira Fathul Wahid berujar.  

  • Antara Miskin dan Bahagia

    25/7/2024 05:00

    SEORANG perempuan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tega membunuh temannya, sesama ibu rumah tangga, hanya gara-gara tak diberi pinjaman uang sebesar Rp1 juta

  • Horor Guru Honor

    24/7/2024 05:00

    SUATU kali, kolumnis beken Mahbub Djunaidi amat risau dengan banyaknya penghalusan bahasa yang tidak hanya digunakan para pejabat, tapi juga dipakai wartawan di sejumlah koran

  • Welcome Kamala Harris

    23/7/2024 05:00

    Perempuan pertama yang menjadi wapres dalam sejarah AS itu memiliki rekam jejak yang kinclong.

  • Lucu-Lucu Mobil Dinas

    22/7/2024 05:00

    HEBOH soal mobil dinas sudah menjadi tabiat lima tahunan KPU. Mobil dinas menjadi sorotan dan rebutan sejak KPU dibentuk pertama kali.

  • Ma’ Olle Salamet Tengka Salana

    20/7/2024 05:00

    ADA sebuah pantun unik berbahasa Madura yang menggambarkan persatuan. Disebut unik karena meskipun berbahasa Madura, pantun itu tidak ditemukan di 'Pulau Garam' itu

  • Menyoal Rencana Asuransi Mobil Motor

    19/7/2024 05:00

    TEMAN saya yang satu ini kembali uring-uringan. Ia kesal, marah, geram setelah membaca sebuah artikel lewat telepon pintarnya

  • Kamar Reyot Senator

    18/7/2024 05:00

    DEWAN Perwakilan Daerah (DPD), bersama otonomi daerah, sejatinya merupakan anak kandung reformasi. Keduanya amat krusial bagi upaya pemerataan pembangunan nasional.

  • Jiwa Besar

    17/7/2024 05:00

    BUNG Karno kerap menyebut bahwa kita ialah bangsa besar. Indonesia bangsa besar karena didirikan manusia-manusia berjiwa besar.

  • Kemerdekaan Hakim Eman

    16/7/2024 05:00

    Hakim Eman diketahui rajin menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

  • Dokter di Balik Harga Obat Mahal

    15/7/2024 05:00

    INDUSTRI farmasi tumbuh subur, tetapi harga obat selangit. Argumentasi usang terkait dengan harga yang mahal ialah 95% bahan baku obat masih impor.