Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRAKTIK politik uang yang terjadi saat gelaran pemungutan suara ulang (PSU) Pikada Barito Utara 2024 merugikan seluruh warga di kabupaten tersebut.
Peneliti Perludem, Haykal, mengatakan, akibat dari vote buying saat PSU yang hanya diikuti di dua tempat pemungutan suara (PSU), Mahkamah Konstitusi (MK) kini meminta penyelenggara pemilu menggelar PSU ulang di seluruh Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.
"Karena pelaksanaan PSU di dua TPS ini bermasalah dan terjadi praktik politik uang yang sangat masif dan memengaruhi keterpilihan, maka kemudian MK malah memerintahkan dilakukannya PSU kembali yang sekarang justru di seluruh TPS," katanya kepada Media Indonesia, Kamis (15/5).
Menurutnya, kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada. Selaku pengawas, sambung Haykal, Bawaslu dinilai tidak cukup baik dalam menjalankan tugas untuk menindak pelanggaran yang terjadi.
Akhirnya, politik uang yang nilainya sampai belasan juta rupiah ke satu pemilih dinilai MK telah mendegradasi nilai dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang baik, demokratis, jujur, dan adil.
Lewat putusan yang memerintahkan dilakukannya lagi Pilkada 2024 di Barito Utara dengan calon baru dalam waktu 90 hari, warga Barito Utara pun akhirnya masih harus menunggu untuk mendapatkan kepala daerah definitif.
Bagi Haykal, putusan MK terkait Pilkada Barito Utara 2024 juga harus menjadi pembelajaran untuk partai politik pendukung dan pasangan calon itu sendiri. Perludem, lanjutnya, meminta agar tindakan yang mengotori jalannya pilkada tak diulangi lagi.
"Lakukanlah pemilu itu dengan hikmat dan jujur tanpa dinodai dengan tindakan-tindakan seperti ini. MK melihat itu memiliki derajat perbuatan yang sangat berat pelanggarannya, sehingga menjatuhkan sanksi diskualifikasi," terang Haykal. (Tri/P-2)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved