Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kasus pemecatan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari tidak berpengaruh terhadap jadwal pelaksanaan pilkada serentak.
"Ya kan sudah diberhentikan (ketua KPU)," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/7).
Airlangga menyebut KPU masih memiliki jajaran lainnya yang tidak tersandung kasus etik maupun hukum.
Baca juga : Ketua KPU Hasyim Asy'ari sudah Dipecat, Rakyat tetap Harus Kawal Pilkada
"Selama tidak ada yang dilanggar, ya masih berlanjut sampai sekarang," kata Airlangga.
Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menyampaikan proses Pilkada sudah berjalan. Menurutnya tugas KPU sudah on the track.
"Jadi saya pikir nanti yang lain yang evaluasi. Tugas kita untuk ini (pilkada) on the track. Jadi harapan kita dengan schedule yang sudah ada, khususnya untuk penyelenggaraan pilkada serentak tidak terhambat. Kan KPU sudah ngomong. Jadi kita bersamalah. Nanti kalau yang evaluasi, nanti tugasnya komisi II DPR," kata Wempi.
Baca juga : Ini Langkah KPU Kembalikan Kepercayaan Publik Pasca-Pemecatan Hasyim Asy'ari
Dia juga menekankan bahwa dengan Ketua KPU sudah dipecat, maka anggota yang lain yang tidak bermasalah masih layak untuk melakukan Pilkada.
"Saya pikir proses ini sudah terjadi. Ketuanya sudah (dipecat). Yang lain ini masih layak untuk dilakukan (melaksanakan Pilkada). Nanti yang menilai nanti dari komisi II DPR. Kita ini mitra. Kita sama-sama ingin sukseskan pelaksanaan pemilu serentak, khususnya pemilu-kada di akhir tahun ini. Jadi harus sukses. Kita saling support, antara kemendagri-KPU, untuk proses penyelenggaraan pemilu," kata Wempi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun membela Komisi Pemilihan Umum soal kritik yang menyebut lembaga itu tidak layak menggelar pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Dia mengungkit sebelumnya KPU sudah sukses menggelar pemilihan presiden.
Baca juga : Hasyim Dipecat, KPU Pastikan Pilkada Serentak tidak Terganggu
"KPU sudah sukses menyelenggarakan pilpres dengan baik dan lancar. Tidak ada masalah,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, (8/7/2024).
Sebelumnya mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyampaikan kritik dan menyorot pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang terlibat kasus asusila.
Mahfud menyampaikan itu melalui akun X miliknya @mohmahfudmd. Dia menyinggung soal keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat Hasyim.
"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang,” kata Mahfud. (Z-8)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah melalui kegiatan rembuk warga sehingga warga dapat berkumpul dan berdiskusi dengan kepolisian.
Surat pengajuan cuti sudah diterima dari sekda. Saat ini surat tersebut telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Dinda mengidap meningtis sejak usia 8 bulan dan telah berupaya dilakukan pengobatan ke berbagai tempat
Setelah tahapan Coklit (pencocokan dan penelitian), Bawaslu Bali tetap fokus pada sejumlah tahapan berikutnya sebelum daftar pemilih ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved