Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PELAKSANAAN pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Kabupaten Pandeglang akan berlangsung Rabu (9/12/2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeg lang meminta agar masyarakat Pandeglang menggunakan hak pilih.
Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Suja’i mengungkapkan, pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang merupakan proses kedaulatan rakyat. Untuk memilih calon tersebut tentu hak pilih masyarakat punya peran penting dan strategis.
“Ini adalah momentum untuk masyarakat, ini saatnya menggunakan hak pilih jangan sampai tidak digunakan, karena hanya datang 5 tahun sekali,” ungkap Ahmad Sujai pada Media Indonesia, kemarin.
Ahmad kembali menekankan agar warga Kabupaten Pandeglang agar tidak menyia-nyiakan hak pilih yang mereka. Untuk itu, sejak jauh-jauh hari, pihaknya telah mengedukasi mulai dari tahapan pilkada, kampanye hingga hari h pemilihan.
“Tidak lupa kami juga menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan saat hari pemilihan untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran covid-19,” jelas dia.
Ia menjelaskan, sejak awal Desember 2020, logistik pilkada Pandeglang mulai didistribusikan. Pendistribusian logistik saat ini sudah hampir 100%. “Logistik yang dikirim ini berisikan di antaranya berisikan kotak suara, tinta, segel, formulir, sampul templet, dan pengukur suhu,” jelas dia.
Pihaknya memastikan proses pendistribusian tersebut cepat dan tepat sasaran. Ia menyebutkan ada 17 jenis logistik pilkada yang distribusikan ke PPK (panitia pemilihan kecamatan), sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota.
Ke 17 jenis logistik yang didistribusikan ke setiap PPK yakni, kotak suara, bilik suara, surat suara, segel, sampul, formulir model C plano hasil, model C hasil salinan dan model C kejadian khusus.
Kemudian, model C surat pernyataan pendamping pemilih, model C tanda terima dan surat pengantar, tinta, bantalan dan alat coblos, tanda pengenal petugas KPPS, petugas ketertiban TPS dan saksi, balpoin, spidol, papan pengumuman, kabel tis dan kantong plastik.
Selain itu, turut didistribusikan kelengkapan alat pelindung diri (APD) untuk memastikan pelaksaan pilkada sesuai protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19, sesuai dengan Surat Keputusan KPU RI Nomor 515/PP.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020 tentang kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid-19.
Ada sebanyak 13 jenis APD untuk penerapan protokol kesehatan dalam pilkada Pandeglang, di antaranya masker kain nonmedis, masker medis, sarung tangan, face shield/pelindung wajah, handsanitizer, fasiltas cuci tangan, sabun pencuci tangan, cairan disinfektan, alat semprot disinfektan, thermogun, kantong plastik sampah, tisu kering, dan baju hazmat.
“Logistik merupakan kunci suksesnya pilkada. Tidak mudah menyiapkan pilkada di tengah pandemi covid-19, makin ke sini persiapannya semakin kompleks, namun kami yakin penyelenggaraan di hari h akan berjalan dengan lancar,” tandas dia. (Gan/S1-25)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Pemerintah Kota Jayapura, Papua, menyebut total anggaran untuk tahapan Pilkada 2024 di daerah itu mencapai Rp97 miliar.
PROSES pemutakhiran data pemilih (muntarlih) untuk Pilkada 2024 menjadi hal krusial untuk menentukan akurasi logistik seperti surat suara.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KPU Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), melaksanakan penghitungan ulang surat suara Pileg 2024 di empat tempat pemungutan suara (TPS), Kamis (27/6).
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan jadwal pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di sejumlah tempat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
partisipasi pemilih ditentukan oleh bagaimana KPU menyosialisasikan kegiatan PSU di daerah masing-masing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved