Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAR is over (if you want it). Perang bakal berakhir jika Anda betul-betul menginginkannya. Begitu barangkali pesan yang ingin ditekankan mendiang John Lennon dalam lagu Merry X-Mas (War is Over). Lagu yang dirilis pada 1971 itu berisi kemuakan Lennon atas campur tangan politikus Amerika Serikat dalam perang saudara di Vietnam. Andai masih hidup, pentolan The Beatles yang mati ditembak penggemarnya pada 8 Desember 1980 itu tentu kini bakal tersenyum. Dalam beberapa dekade terakhir atau setidaknya setelah era Perang Dingin dan bubarnya Uni Soviet, perang tidak lagi menjadi pilihan utama bagi pemimpin sejumlah negara untuk menunjukkan eksistensi mereka.
Perdagangan kini menggantikan pendekatan politik-militer dalam kebijakan hubungan internasional. Berbeda dengan sistem politik-militer, sistem perdagangan tidaklah dibentuk dari sejumlah negara berdasarkan kekuasaan dan wilayah, tetapi atas apa yang mereka hasilkan, entah itu barang entah jasa. Inilah yang membuat mereka semakin bergantung pada satu sama lain. Memang tetap ada sejumlah negara yang unggul atau dianggap kuat, tapi negara-negara yang lebih kecil pun punya kedudukan yang sama. Mereka tetap punya fungsi spesialis sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hong Kong, Singapura, atau Finlandia, misalnya, bukanlah negara besar, tetapi tetap dihormati lantaran kemampuan produksi mereka, baik di bidang manufaktur maupun teknologi.
Intinya, kini semakin banyak negara yang mengutamakan untuk mengembangkan sistem perdagangan ketimbang kekuatan militer. Meski ada sejumlah kisah buram seperti Perang Teluk hingga beberapa jilid, itu lebih didorong faktor gengsi dan arogansi ketimbang motif ekonomi untuk mencari koloni seperti yang terjadi sepanjang abad ke-18 hingga ke-19. Negara-negara yang terlibat dalam konflik itu pun sadar, ongkos perang jauh lebih mahal ketimbang keuntungan yang didapat.
Itu pula yang disadari Vladimir Putin. Petualangan militer (saya tidak mau menyebut invasi) yang dilakukan pemimpin Rusia itu di Krimea (2014) dan kini Ukraina bukan untuk mencari bahan mentah untuk kebutuhan negaranya, melainkan lebih didasari harga diri yang tertampar setelah AS dan sekutu mereka, NATO, mengkhianati komitmen yang telah disepakati pada era 1990-an untuk tidak memperluas pengaruh mereka di Eropa Timur, apalagi sampai memengaruhi negara-negara bekas pecahan Soviet.
Dari perspektif itu, menurut sejarawan Israel yang banyak meneliti soal perang, Yuval Noah Harari, atas apa yang terjadi di Krimea pada 2014 (dan kini Ukraina), kesalahan terbesar justru patut disematkan di pundak Bill Clinton dan George W Bush ketimbang Putin. Jadi, sungguh naif jika kita mengabaikan latar belakang permasalahan ini, apalagi selalu melihat Rusia sebagai agresor. Apalagi, dalam berbagai kesempatan, pemimpin 'Negeri Beruang Merah' itu pun berulang kali menegaskan tidak berniat menguasai wilayah Ukraina. Selain ingin memperingatkan pemimpin Ukraina yang condong mendekat ke Barat, dia cuma ingin melindungi rakyat di wilayah Donbas yang pro-Rusia dari penindasan rezim Kyiv (pemerintah Ukraina).
Putin pun sepertinya sadar perang yang berkepanjangan tidak akan membawa banyak manfaat, selain ongkos yang pastinya tidak sedikit. Begitu juga AS dan sekutu NATO mereka yang kini terkesan hanya berpangku tangan atas konflik yang terjadi di Ukraina. Padahal, jelas-jelas mereka yang memprovokasi untuk membangunkan ‘Beruang’ tidur. Saya kira bukan perkara berani tidak berani, mereka pastinya berkalkulasi untung ruginya jika terlibat jauh dalam konflik ini. Lagi pula, bukankah kapitalisme, sistem ekonomi yang diusung mayoritas negara Barat, telah mendominasi dunia saat ini. Jadi, buat apa repot-repot mengeluarkan bedil jika dengan berdagang saja kemakmuran bisa didapat? Tiongkok, negara raksasa yang kuat secara ekonomi dan militer pun, tentu kini akan berpikir berulang kali untuk menganeksasi Taiwan, misalnya.
Kendati demikian, menganggap perang tidak akan meletus lagi di masa depan tentu juga naif. Biar bagaimanapun pasti ada saja pemimpin yang akan tergoda untuk bertualang secara militer, entah karena putus asa entah merasa jemawa seperti Hitler. Karena itu, untuk mengingatkan, pesan yang disampaikan Lennon di atas kiranya patut jadi bahan renungan kita semua. Jangan sekali-kali memantik api (baca: perang) jika ingin tatanan hidup berjalan tenteram dan damai. Peace!
Apalagi, hingga kelak pemindahan ibu kota negara, belum satupun kota di Indonesia mampu menggantikan Jakarta.
SEMENJAK ajang politik di Taiwan bulan Januari lalu, isu “Satu Tiongkok” kembali mendapat perhatian ekstra.
Komitmen dan kinerja optimal sudah dilakukan oleh Pemkab Ciamis dalam mengelola keuangan daerah dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Berdasar World Happiness Index, negara yang indeks kebahagiaannya tinggi pada umumnya justru level beragama masyarakatnya rendah.
Bupati Bandung Dadang Supriatna, mengungkapkan kebahagiaan dan rasa syukur atas pencapaian Pemkab Bandung meraih Opini WTP 8 kali berturut-turut.
Tidak jelas alasan mengapa Menkes gandrung cawe-cawe urusan pendidikan dokter spesialis
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Rusia.
Seorang komandan dari kelompok tentara bayaran Rusia, yang kini dikenal sebagai Africa Corps, tewas di Mali setelah serangan pemberontak selama badai pasir.
Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Amerika Serikat tentang potensi krisis rudal jika AS melanjutkan rencananya untuk menempatkan rudal jarak jauh di Jerman mulai 2026.
Seorang pria berusia 40 tahun, yang telah tinggal di Prancis selama 14 tahun, ditangkap dalam sebuah penggerebekan di apartemennya di pusat kota Paris.
Aplikasi pesan Telegram telah menonaktifkan monetisasi iklan untuk pemilik channel Rusia.
Otoritas Moskow menawarkan bonus pendaftaran sebesar 1,9 juta rubel (sekitar US$22,000) untuk penduduk kota yang bergabung dengan militer Rusia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved