Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ANGGOTA Komisi X DPR RI, Illiza Sa’aduddin Jamal mengusulkan agar penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2020 Papua ditunda. Menurutnya, jika PON dipaksakan untuk digelar, para atlet tidak bisa maksimal untuk bertanding
“Dalam kondisi seperti ini, saya mengusulkan agar PON ditunda. Ini kan musibah yang memang tidak diharapkan. Tentunya keselamatan atlet perlu diperhatikan,” kata Illiza kepada Media Indonesia, Rabu (8/4).
Illiza menambakan, sudah ada pembahasan di internal Komisi X terkait PON Papua. Mayoritas anggota sepakat agar PON ditunda.
Usulan itu nantinya akan disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pekan depan.
Pemerintah diminta untuk segera memutuskan terkait penyelenggaraan PON demi memberikan kepastian kepada atlet.
Baca juga :Imbas Covid-19, Pengerjaan Venue PON Papua Terancam Molor
“Saat ini persiapan atlet di daerah juga terganggu. Tentu untuk mencapai target prestasi perlu ada persiapan yang detil dan program yang matang,” kata Illiza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia (Perpani).
Dengan adanya penundaan PON, fokus pemerintah, atlet dan induk cabang olahraga bisa fokus dalan melawan pandemi covid-19.
Selain itu, kata dia, penundaan PON juga diharapkan bisa jadi jalan agar Papua sebagai tuan rumah untuk memaksimalkan persiapan pesta olaharaga terbesar tanah air itu. Dari hasil kunjungannya beberapa waktu lalu, dia menilai ada beberapa venue masih jauh dari target untuk diselesaikan.
“Ini kan event besar tanah air, ajang bergengsi untuk para atlet. Jadi Papua bisa lebih maksimal jika PON ini ditunda,” jelasnya. (OL-7)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
KEMENTERIAN Kesehatan menyebut tidak ada potensi mutasi virus covid-19 pada libur Natal dan Tahun Baru 2024 nanti. Saat ini, yang terbaru masih berasal dari varian omikron, yaitu JN.1.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved