Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Jambi menyiapkan kerja sama strategis dengan Koperasi Kana sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem distribusi pangan daerah.
Inisiatif tersebut dibahas dalam audiensi antara Koperasi Kana dan Wali Kota Jambi Maulana di Kantor Wali Kota Jambi, Senin (16/12/2025). Dalam pertemuan itu, Ketua Harian Koperasi Kana Tresya Wijaya hadir mewakili Ketua Koperasi Kana Jonathan Danang Wardhana, yang berhalangan hadir karena tengah menjalankan agenda pengecekan pengiriman gula ke Tiongkok, di Bangkok, Thailand.
Pada kesempatan tersebut, Tresya memaparkan Program Koperasi Manis, sebuah inisiatif penguatan rantai pasok kebutuhan pokok berbasis jaringan koperasi untuk memperluas distribusi pangan dan produk konsumsi secara berkelanjutan.
Tresya menekankan penguatan peran koperasi merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Menurutnya, koperasi perlu ditempatkan sebagai aktor utama dalam sistem distribusi pangan.
“Program Koperasi Manis kami rancang sebagai solusi konkret untuk memperkuat distribusi pangan dari hulu hingga konsumen,” ujarnya.
Audiensi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan awal. Pemkot Jambi akan menunjuk koperasi di wilayah Jambi sebagai distributor produk Koperasi Manis, termasuk gula pasir, ikan kaleng, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya.
Selain itu, Pemkot Jambi membuka peluang bagi Koperasi Kana untuk menyuplai minuman Shaucha sebanyak 100 ribu karton bagi aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Jambi, dengan ketentuan tercapainya kesepakatan harga.
Untuk 2026, Koperasi Kana juga ditawarkan berpartisipasi pada Program Sembako Bahagia, dengan rencana penyediaan gula pasir bagi sekitar 16 ribu ASN di Jambi.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Ia menegaskan pemerintah daerah membuka ruang luas bagi koperasi yang memiliki kapasitas usaha serta tata kelola yang profesional. “Distribusi pangan harus dikelola secara inklusif dan berkelanjutan. Koperasi memiliki peran penting untuk memastikan pasokan tetap terjaga dan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata,” kata Maulana.
Selain kerja sama distribusi, Koperasi Kana juga diberi ruang untuk terlibat dalam program sosialisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Jambi.
Audiensi ini menandai langkah awal penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi dalam membangun sistem distribusi pangan yang berdaya saing dan berkeadilan. (H-2)
PRESIDEN Prabowo Subianto mengungkapkan rencana besar pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui pembangunan koperasi dalam skala masif.
Kunjungan ini bertujuan melihat secara langsung bagaimana koperasi mengelola usaha, memberdayakan anggotanya, dan menjaga keseimbangan antara fungsi sosial dan kegiatan ekonomi.
Bank Tabungan Negara (BTN) memperluas ekspansi bisnis dengan menyasar ekosistem koperasi pasar melalui kemitraan strategis bersama Induk Koperasi Pedagang Pasar.
Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang menonjol dalam pengembangan koperasi, terutama dalam percepatan pembentukan badan hukum KDKMP.
Sebagai bagian dari roadmap 2026, Kana menargetkan penguatan unit-unit usaha serta perluasan jaringan kemitraan.
Kementerian Koperasi (Kemenkop) resmi menjalin kerja sama dengan Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah untuk memperkuat pengembangan koperasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved